Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana untuk mempertemukan 9 perusahaan milik negara, termasuk maskapai penerbangan milik pemerintah Garuda Indonesia, maskapai penerbangan berbiaya rendah Citilink, dan sejumlah perusahaan yang menjalankan situs pariwisata utama, di bawah sebuah perusahaan induk, Nikkei Asia melaporkan.
Harapannya, langkah ini akan memungkinkan perusahaan untuk menghilangkan biaya yang tidak perlu dan bekerja sama dalam inisiatif seperti paket perjalanan diskon. Langkah tersebut juga dapat mempermudah pengalihan dana publik ke Garuda, yang jatuh ke posisi merah dalam 6 bulan pertama tahun ini.
Ide perusahaan induk mendapat dukungan dari Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo. Selain maskapai penerbangan Garuda Indonesia, perusahaan induk itu akan membawahi sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pariwisata.
Integrasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi antar BUMN. Dengan maskapai penerbangan, bandara, dan perusahaan pariwisata yang beroperasi di bawah satu payung, perusahaan induk bertujuan untuk menghilangkan hambatan vertikal dan memungkinkan mereka menawarkan paket perjalanan yang lebih murah kepada para pelancong. Besarnya perusahaan induk juga harus memudahkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank serta harapan konsolidasi antar lembaga pemerintah untuk menciptakan efisiensi.
Bisnis pariwisata dan penerbangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Presiden Jokowi sudah lama ingin mengintegrasikannya.
Bersama maskapai Lion, Garuda mendominasi pasar domestik, sementara lalu lintas maskapai penerbangan di Indonesia meningkat pesat. Namun, pemberhentian mendadak dalam penerbangan di tengah pandemi COVID-19 menyebabkan masalah berarti bagi Garuda dan berbagai maskapai lain di dunia.
Tidak mengherankan jika pandemi yang telah menghentikan perjalanan udara menyebabkan maskapai penerbangan menderita. Namun, ada cara tertentu agar maskapai penerbangan milik negara lebih siap menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Maskapai penerbangan milik swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka yang menuntut dividen dan keamanan untuk investasi mereka.
Struktur kepemilikan Garuda agak mengisolasinya dari tekanan tersebut. Sekitar 86 persen Garuda dimiliki oleh negara atau taipan bisnis Indonesia Chairul Tanjung. Oleh karena itu, kecil kemungkinan akan ada banyak tekanan dari pemegang saham tentang kerugian yang diambil maskapai saat ini. Chairul, yang menurut laporan Forbes adalah orang terkaya ke-9 di Indonesia tahun lalu dengan kekayaan sekitar US$3,7 miliar, mungkin bisa bertahan jika Garuda tidak membayar dividen.
Melihat laporan tahunan maskapai nasional Indonesia Garuda Airlines, ada juga penyebutan anak perusahaan bernama PT Garuda Indonesia Holiday France. Menurut situs perusahaan, GIH France dimaksudkan untuk “menyediakan berbagai pilihan liburan terbaik dari berbagai penyedia layanan perjalanan yang dipilih untuk wisatawan dan perusahaan yang berdomisili di Paris, Prancis”. Secara mengejutkan, pada 2019 anak perusahaan itu membukukan pendapatan US$763,8 juta dan memiliki aset US$1 miliar.
Meskipun disebutkan di banyak materi perusahaan sebagai biro perjalanan, The Diplomat mencatat, fungsi utama GIH France adalah untuk menyewa pesawat. Hal ini biasa terjadi di dunia penerbangan, di mana pesawat lebih sering disewa daripada dibeli. Pada 2019, GIH France telah menyewa 140 pesawat, dua pertiga dari seluruh armada Garuda yang berjumlah 210.
Penulis: Fadhila Eka Ratnasari
Editor: Aziza Larasati
Desainer grafis: Syifa Abdurrozak
Keterangan foto utama: Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 MAX 8. (Foto: Reuters)
[INFOGRAFIK] Geliat Garuda Indonesia Kala Pandemi COVID-19
