Indonesia Bantah Indo AID Bertujuan Redam Dukungan Kemerdekaan Papua
Presiden Joko Widodo telah mencoba untuk meredakan situasi dengan menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin pro-kemerdekaan Papua Barat. (Foto: Antara/Marius Wonyewun via Reuters)
Berita Internasional > Indonesia Bantah Indo AID Bertujuan Redam Dukungan Kemerdekaan Papua
Baru-baru ini pemerintah Indonesia mendirikan lembaga bantuan Indo AID untuk menyalurkan bantuan kepada negara-negara asing di bawah Kementerian Luar Negeri. Namun Indonesia membantah bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan upaya untuk mengurangi kritik dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan wilayah Papua yang bergejolak.
Oleh: Nivell Rayda (Channel NewsAsia)
Indonesia telah meluncurkan sebuah lembaga bantuan internasional untuk memperkuat hubungan diplomatiknya di kawasan, tetapi membantah peran diplomasi lembaga bantuan tersebut terkait isu Papua.
Kabar pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) pada Jumat (18/10), muncul di tengah kritik internasional terhadap pendekatan pemerintah Indonesia di wilayah Papua yang bergejolak dan dilanda kekerasan yang meluas sejak bulan Agustus 2019.
Para pengamat mengatakan bahwa pendanaan Indo AID dapat berguna untuk memenangkan hati negara-negara yang awalnya bersimpati terhadap kemerdekaan Papua.
Namun, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Indonesia Cecep Herawan, membantah bahwa Indo AID didirikan untuk meredam kritik internasional terhadap pemerintahan Indonesia atas masalah Papua. “Badan itu tidak ada hubungannya dengan Papua,” katanya dalam sebuah jumpa pers pada Senin (21/10).
Gagasan untuk membentuk badan khusus untuk memberikan bantuan kepada negara-negara lain pertama kali dicetuskan tahun 2016, kata Cecep Herawan, jauh sebelum kerusuhan yang meluas tahun 2019 yang memicu seruan baru untuk kemerdekaan Papua.
Dikutip dari Channel NewsAsia, Rabu (23/10), protes Papua dipicu oleh sebuah video yang memperlihatkan warga sipil dan militer yang mengejek mahasiswa Papua dengan pernyataan rasis di Surabaya, Jawa Timur, bulan Agustus 2019.
Penduduk asli Melanesia adalah penduduk asli Papua, yang secara resmi dianeksasi Indonesia sebagai provinsi paling timur tahun 1969.
Penumpasan pemerintah Indonesia terhadap para demonstran pro-kemerdekaan di Papua telah mendorong beberapa negara Pasifik selama Majelis Umum PBB di New York bulan September 2019 untuk menyerukan penyelidikan atas dugaan kekerasan oleh pasukan keamanan di Papua.
Pada Senin (21/10), Cecep Herawan menegaskan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik akan mendapatkan prioritas di atas negara-negara lain dalam hal distribusi dana Indo AID, tetapi menekankan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan masalah Papua. “Ini adalah bagian dari strategi Indonesia untuk mendekatkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.”
Jokowi kebanyakan diam tentang meningkatnya permintaan rakyat Papua untuk mengadakan referendum di wilayah tersebut. (Foto: Istana Kepresidenan Indonesia)
Alat yang berharga untuk diplomasi Indonesia
Berbicara kepada para wartawan saat upacara peluncuran Indo AID pada Jumat (18/10), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa badan tersebut “adalah alat yang sangat berharga untuk diplomasi Indonesia untuk memperkuat kehadiran kami di panggung internasional.”
Pada Senin (21/10), Cecep Herawan menekankan bahwa salah satu tujuan utama lembaga Indo AID adalah untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di lingkaran diplomatik internasional. “Dengan pembentukan badan ini, kami ingin semua sumbangan dan bantuan ke negara lain sejalan dengan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Saya yakin ini adalah yang dilakukan semua negara.”
Selama ini, berbagai kementerian dan lembaga Indonesia telah memberikan hibah dan bantuan teknis kepada mitra-mitra asing mereka secara mandiri.
Mulai tahun 2020, ketika badan tersebut mulai mengelola dana abadi sebesar Rp4 triliun atau US$283 juta yang saat ini disisihkan oleh pemerintah pusat, semua proyek bantuan asing, kerja sama teknis, dan program bantuan bencana akan berada di bawah kendali Kementerian Luar Negeri.
“Semuanya akan tersentralisasi. Kementerian Luar Negeri akan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan ke mana bantuan harus didistribusikan. Jadi semuanya akan bersinergi dan dengan demikian postur diplomatik Indonesia akan semakin diperkuat,” kata Cecep Herawan.
Indonesia berharap dapat menyisihkan Rp10 triliun dalam dana abadi untuk Indo AID untuk mengelola dan mendistribusikan setidaknya US$42 juta kepada negara-negara yang membutuhkan setiap tahun.
Cecep Herawan mengatakan bahwa pembentukan badan tersebut mencerminkan proyeksi Indonesia sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030.
Sekitar 9,8 persen dari 270 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan US$1,90 per hari menurut Bank Dunia.
Indonesia sendiri masih menerima ratusan juta dolar bantuan pembangunan dari negara-negara seperti Jepang, China, Amerika Serikat, dan Singapura, serta badan dunia seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.
Lebih dari sekadar meningkatkan pengaruh Indonesia
Sejak tahun 2015, Indonesia telah memberikan bantuan dan hibah kepada negara-negara Pasifik, ketika kelompok pro-kemerdekaan Papua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengajukan permohonan sebagai anggota organisasi antar-pemerintah Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF).
Tahun 2019, Indonesia telah menjanjikan bantuan ke tujuh negara, lima di antaranya adalah negara-negara Kepulauan Pasifik: Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Fiji.
Mengingat pemilihan waktu pembentukan lembaga bantuan dan fokusnya pada negara-negara Pasifik, Andreas Harsono, peneliti senior di Human Rights Watch, mengatakan: “Sulit untuk mengatakan bahwa itu tidak dibangun untuk memenangkan hati negara-negara Pasifik, yang telah bersikap sangat kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua.”
Meski demikian, Andreas Harsono menunjukkan bahwa tiga negara yang telah menerima bantuan dari Indonesia, yakni Kepulauan Solomon, Nauru, dan Tuvalu termasuk di antara negara-negara Pasifik yang menentang situasi di Papua pada Majelis Umum PBB bulan September 2019.
Andreas Harsono mengatakan bahwa orang-orang di negara-negara Pasifik—yang mulai menyadari kekerasan, rasisme, dan kerusakan lingkungan di Papua—telah memberi tekanan pada pemerintah masing-masing untuk mengambil tindakan.
“Bahkan jika Indonesia dapat melobi negara-negara Pasifik, negara-negara tersebut juga perlu menenangkan rakyat mereka sendiri,” kata Andreas Harsono kepada Channel NewsAsia. “Kita akan melihat seberapa efektif badan baru ini dalam memajukan agenda politik Indonesia.”
Profesor Hikmahanto Juwana, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, tidak setuju. “Jika Anda melihat China, mereka telah berhasil menggunakan program bantuan internasional mereka untuk menggalang dukungan negara-negara lain demi mendukung agenda politik dan kebijakan luar negeri mereka. Indonesia masih jauh dari mencapai tingkat keberhasilan China tetapi harus dimulai di suatu tempat,” katanya kepada Channel NewsAsia.
“Tentu saja akan ada kontroversi di dalam negeri jika negara-negara Pasifik menerima dana dari Indonesia. namun jika Indonesia dapat mengembangkan program yang benar-benar bermanfaat bagi orang-orang di negara itu, kontroversinya akan mereda.”
Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa China dan India di masa lalu juga menjadi donor bantuan ketika masih menerima bantuan asing. Menurutnya, keuntungan memberikan bantuan kepada negara-negara asing ialah meningkatkan profil dan kekuatan Indonesia. “Indonesia juga dapat memastikan bahwa kontraktor Indonesia terlibat dalam program pembangunan internasional atau meminta negara-negara asing yang menggunakan produk yang diproduksi di Indonesia untuk memberikan pasar baru kepada perusahaan Indonesia.”
Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo telah mencoba untuk meredakan situasi dengan menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin pro-kemerdekaan Papua Barat. (Foto: Antara/Marius Wonyewun via Reuters)
Indonesia Bantah Indo AID Bertujuan Redam Dukungan Kemerdekaan Papua
