Mahfud MD: Papua Bagian NKRI adalah Harga Mati

Sumber

Posted on October 4, 2020 at 10:23 am

“Sejak saat itu, tidak ada jalan lain bagi Papua, bagi pihak tertentu di Papua untuk menuntut kemerdekaan,” jelas Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah Indonesia enggan menggelar perundingan terkait tuntutan kemerdekaan Papua.

“Bagi pemerintah, keberadaan Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Indonesia adalah final. Tidak ada jalan lain, tidak ada negosiasi untuk kemerdekaan, untuk pemisahan (sebagai negara merdeka sendiri),” jelas Mahfud dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis, dilansir dari Daily Express.

Pernyataan Mahfud terkait dengan konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua beberapa hari terakhir ini. Diketahui sebelumnya, seorang tentara dan satu pendeta Kristen telah ditembak mati dalam insiden terpisah pada akhir pekan di wilayah paling timur Indonesia, Papua. Insiden itu mencuat di tengah meningkatnya ketegangan antara pasukan keamanan dan kelompok separatis di daerah bergolak ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, militer Indonesia mengatakan, patroli yang melibatkan tentara dan polisi sedang ditingkatkan di distrik Intan Jaya setelah tentara tersebut tewas pada Sabtu akibat luka tembak yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dalam insiden terpisah sebelumnya, kelompok bersenjata juga melakukan penyerangan pada Kamis (17/9), menyebabkan satu tukang ojek bernama Badawi (51) dan prajurit TNI Serka Sahlan tewas.

Serka Sahlan adalah anggota Kodim 1404/Pinrang, Sulawesi Selatan yang diperbantukan untuk mengamankan Markas Koramil Persiapan Hitadipa di Intan Jaya. Kelompok bersenjata juga merampas sepucuk senjata laras panjang tipe FNC, magazine, dan sejumlah peluru, tulis Jubi.

Masih dari sumber yang sama, pada Senin (14/9), kelompok bersenjata di wilayah Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, menembak dua orang warga, La Ode Anas (33) dan Fathur Rahman (23). Kedua itu lantar dilarikan ke Kabupaten Mimika, untuk menjalani perawatan di sana.

Lalu pada Sabtu (19/9), di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, korban tewas dari kalangan TNI bertambah satu orang.

Kekerasan biasanya memang meletus menjelang peringatan gerakan kemerdekaan Papua pada 1 Desember.

“Sekarang terpikir lagi, karena ada orang yang ingin berpisah. Mereka bekerja sama dengan provokator asing atau membuat gerakan sendiri, dan kita harus menghentikan dan mengontrol mereka karena melanggar hukum,” tegasnya.

Mahfud memperhatikan referendum, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, dalam Resolusi Nomor 2504 yang terjadi di Papua pada 1969.

“Sejak saat itu, tidak ada jalan lain bagi Papua, bagi pihak tertentu di Papua untuk menuntut kemerdekaan,” jelas Mahfud pada sumber serupa.

Berbicara terkait konflik bersenjata di Intan Jaya yang merenggut empat nyawa — dua personel TNI, satu warga sipil, dan seorang pendeta — Mahfud menegaskan, pihak berwenang akan membentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang dapat secara objektif menyelidiki kasus tersebut untuk menghindari kontroversi (seputar konflik),” tambahnya.

Penerjemah dan editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Mahfud MD menyebutkan, tak akan lagi membuka negosiasi kemerdekaan untuk Papua. (Foto: JPNN)

Mahfud MD: Papua Bagian NKRI adalah Harga Mati