Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengambil sumpah jabatan untuk masa jabatan kedua ketika menghadapi oposisi publik atas kesediaannya untuk membatasi kebebasan individu melalui RKUHP dan upaya melemahkan lembaga anti-korupsi lewat Revisi UU KPK. Pelantikan Jokowi juga dibayangi oleh kerusuhan di Papua, demonstrasi mahasiswa menentang revisi sejumlah undang-undang, dan penurunan tingkat persetujuan untuk Jokowi di jajak pendapat.
Oleh: Richard C. Paddock and Muktita Suhartono (The New York Times)
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dilantik untuk masa jabatan kedua hari Minggu (20/10) dengan sedikit kemeriahan publik dari yang diharapkan. Kehadiran pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi dan pelarangan protes menimbulkan peningkatan frustrasi publik dengan pemerintahannya di periode kedua.
Dalam pidato pelantikannya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jokowi mengangkat program pro-bisnis untuk memperkuat industri, membangun infrastruktur, serta memangkas kerumitan peraturan dan birokrasi.
Dikutip dari Channel News Asia, Jokowi, 58 tahun, berjanji untuk memotong birokrasi dan terus membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, Jokowi juga menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda sebanyak 260 juta orang.
“Akan menjadi masalah besar jika kita gagal menciptakan peluang kerja yang cukup,” kata Jokowi di hadapan parlemen setelah pelantikannya, mengutip mimpinya tentang Indonesia menjadi salah satu dari lima ekonomi teratas dunia tahun 2045 dengan PDB senilai US$7 triliun.
Jokowi mengatakan akan mendorong dua RUU untuk menggantikan undang-undang saat ini yang menghambat penciptaan lapangan kerja, serta memperingatkan bahwa dia bisa memecat menteri hingga pegawai negeri sipil yang memiliki kinerja buruk.
Sayangnya, Jokowi tidak mengatakan apa-apa tentang isu-isu kritis yang muncul sejak kemenangannya dalam Pilpres 2019, termasuk Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan melarang hubungan seksual konsensual di luar nikah dan membatasi kebebasan berekspresi dengan menghukum tindakan menghina martabat presiden.
Ketika meninggalkan Istana Negara menuju gedung DPR untuk mengambil sumpah jabatan, Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah memutuskan untuk menjaga pelantikan masa jabatan keduanya tetap sederhana karena itu hanyalah kelanjutan dari kepresidenannya. Jokowi bahkan masih sempat bermain bersama cucunya sesaat sebelum berangkat ke lokasi pelantikan. “Lima tahun yang lalu kan saya sudah mengalami (pelantikan presiden). Jadi sekarang ini ya biasa saja. Pagi ya tadi rutin biasa.”
Dilansir dari Kompas, Jokowi sendiri memang meminta agar pelantikannya hari Minggu (20/10) tidak dirayakan berlebihan. Ia juga melarang para relawan untuk menggelar karnaval budaya dan arak-arakan. “Ya karena ini sudah yang kedua. Yang paling penting saya kira setelah pelantikan, yang paling penting kita kerja bersama. Kerja bersama-sama membawa negara ini pada sebuah Indonesia maju.”
Tetapi langkah-langkah keamanan yang diberlakukan telah mencerminkan meningkatnya tantangan bagi kepresidenan Jokowi saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjadi sasaran serangan dan penikaman tanggal 10 Oktober 2019 oleh pasangan suami-istri selama kunjungan ke Pandeglang, Banten. Pihak berwenang mengidentifikasi kedua penyerang sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok teror yang telah berjanji setia kepada ISIS dan bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di Indonesia.
Sejak penikaman itu, polisi mengaku telah menangkap puluhan orang yang berafiliasi dengan kelompok itu, termasuk beberapa orang yang diduga bersiap menjadi pelaku serangan bom bunuh diri. Puluhan tersangka militan telah ditahan dalam upaya penahanan tingkat nasional setelah upaya pembunuhan terhadap Wiranto. Jenderal purnawirawan berusia 72 tahun ini kini masih memulihkan diri di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, setelah sempat keluar hari Minggu (20/10). “Terus terang ya saya membolos dari rumah sakit untuk bertemu dengan keluarga besar Kemenko Polhukam dalam rangka melaksanakan satu silaturahim pengakhiran tugas Kemenko Polhukam Kabinet Kerja periode 2014-2019,” kata Wiranto, dinukil dari Tempo.
Setidaknya 31.000 petugas polisi dan personel militer dikerahkan di sekitar Jakarta untuk menyediakan keamanan ekstra bagi proses pelantikan. Jalan-jalan utama tampak ditutup, sementara kendaraan pengangkut personel lapis baja diparkir di berbagai wilayah kota, suatu bentuk unjuk kekuatan yang jarang terjadi.
Secara resmi negara sekuler, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan pemilihan presiden secara langsung terbesar. Tetapi 20 tahun setelah jatuhnya era Orde Baru Suharto, Indonesia menjadi semakin tidak toleran dan konservatif secara agama.
Para penggiat libertarian sipil merasa prihatin dengan apa yang mereka lihat sebagai erosi demokrasi dan kebebasan berekspresi di bawah kepemimpinan Jokowi. Beberapa pihak khawatir bahwa Jokowi akan berpaling dari upaya memerangi korupsi dan melindungi hak asasi manusia demi pembangunan ekonomi, termasuk membangun berbagai jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik baru.
Dalam beberapa minggu terakhir, Jokowi memicu amarah banyak pendukungnya dengan menyetujui dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) maupun Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang dianggap akan melemahkan KPK yang disegani. Pengesahan RKUHP, Revisi UU KPK, termasuk sejumlah undang-undang kontroversial lainnya tentang pertanahan dan ketenagakerjaan telah mendorong ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan untuk mengikuti protes di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
Gelombang demonstrasi mahasiswa kali ini adalah yang terbesar sejak jatuhnya Suharto, yang memicu larangan demonstrasi menjelang pelantikan. Pihak berwenang telah melarang demonstrasi massa karena khawatir pelantikan Jokowi akan digunakan sebagai kesempatan untuk serangan lain ketika militan teroris terus menimbulkan gangguan keamanan di Indonesia.
Kerusuhan hebat serupa telah meletus di Jakarta ketika Prabowo menentang hasil Pilpres 2019 atas klaim kecurangan. Mahkamah Konstitusi lantas mengukuhkan kemenangan Jokowi dan menolak gugatan Prabowo.
Jokowi juga menghadapi kritik atas penanganan kebakaran hutan terburuk sejak tahun 2015, yang telah menyebar tanpa terkendali di Sumatra dan Kalimantan. Protes di Papua yang terpencil, yang merenggut nyawa puluhan orang, telah menambah kekhawatiran tentang pengelolaan negara oleh Jokowi. Menjelang dimulainya masa jabatan keduanya, Jokowi menghadapi peningkatan kerusuhan berdarah di wilayah Papua, di mana telah terjadi pemberontakan separatis tingkat rendah selama beberapa dekade.
Rasa frustrasi yang mendidih memberikan perbedaan yang tajam antara situasi kali ini dengan pelantikan masa jabatan pertama Jokowi, ketika ia menaiki kereta kuda yang terbuka dan disambut oleh ribuan pendukung antusias yang memenuhi jalan, beberapa mengangkat spanduk bertuliskan “Jokowi Mania.”
“Terakhir kali (di tahun 2014), Jokowi benar-benar disambut rakyat, dengan parade dan semua keriuhannya,” kata Bunga Sharon, 50 tahun, yang tinggal di Jakarta. “Kali ini, keamanannya sangat gila. Keamanan menggambarkan bagaimana ia ditarik menjauhi rakyat yang telah mendukung dan memilihnya.”
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo membungkuk setelah mengambil sumpah jabatan untuk masa jabatan kedua selama prosesi pelantikan di kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Adi Weda)
Kurangnya antusiasme terhadap pelantikan Jokowi untuk masa jabatan kedua menggema dengan populer di media sosial Twitter lewat tagar #MatikanTVSeharian.
Sebuah survei yang dilakukan awal bulan Oktober 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia, kelompok jajak pendapat independen, menemukan bahwa peringkat persetujuan Jokowi telah turun menjadi 67 persen. meski angka itu terbilang tinggi dalam kasus presiden Amerika, angka itu sebenarnya cukup rendah di Indonesia, menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan. Sebaliknya, ketika pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden tahun 2009, peringkat persetujuannya mencapai 85 persen.
Djayadi mengatakan bahwa keputusan untuk melarang demonstrasi sebelum pelantikan memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak kemarahan. “Ini mengingatkan orang-orang akan era otoriter.”
Fajri Wiranata, 29 tahun, yang bekerja dalam isu-isu kehutanan untuk sebuah kelompok nirlaba, mengaku memiliki harapan tinggi untuk Jokowi pada Pilpres 2014 tetapi kecewa dengan kinerjanya dalam berbagai masalah baru-baru ini, termasuk kesalahan penanganan kebakaran hutan. “Saya tidak merasa dia berada di pihak rakyat lagi. Sepertinya dia lebih memprioritaskan kebutuhan elit dan partai politik.”
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengambil sumpah jabatan, ulama Muslim senior berpengaruh. Pemilihannya sebagai cawapres mendampingi Jokowi telah membantu menarik dukungan kalangan umat Muslim, tetapi mengejutkan para pendukung sekuler Jokowi karena pandangan konservatif Ma’ruf.
Puluhan kepala negara dan pejabat tinggi dari negara asing tampak menghadiri pelantikan Jokowi, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Wakil Presiden China Wang Qishan, dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Gedung Putih diwakili oleh Menteri Transportasi Amerika Serikat Elaine Chao, satu-satunya keturunan Asia-Amerika di kabinet Presiden AS Donald Trump.
Putra tertua Trump, Donald Trump Jr., mengunjungi Jakarta dua bulan lalu untuk mempromosikan penjualan untuk dua proyek Trump, satu di Bali dan satu di luar Jakarta. Di acara itu, Don Jr. menyangkal bahwa bisnis global keluarganya tersebut menimbulkan konflik kepentingan bagi ayahnya.
Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan mengumumkan komposisi kabinet terbarunya pada Senin (21/10) pagi. Dia sedang mempertimbangkan menunjuk anggota kabinet dari partai-partai oposisi yang melawannya selama Pilpres 2019, sebagai upaya untuk membangun dukungan politik untuk agenda pembangunan ekonominya.
Susunan kabinet Jokowi diawasi dengan ketat untuk melihat proporsi jabatan yang diisi oleh teknokrat versus afiliasi partai. Telah muncul spekulasi bahwa Prabowo Subianto atau anggota lainnya dari kubu oposisi akan bergabung dengan kabinet kedua Jokowi.
Rencana Jokowi senilai US$33 miliar untuk merelokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta yang padat dan terus tenggelam di Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi berita utama belakangan ini, tetapi telah menimbulkan serentetan pertanyaan tentang bagaimana pembiayaan maupun dampak lingkungannya.
Jokowi juga berjanji akan memotong pajak korporat, melonggarkan undang-undang ketenagakerjaan, dan membuka kepemilikan asing untuk menarik investasi.
Dilansir dari The New York Times, Senin (21/10), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat untuk pertama kalinya dalam empat tahun tahun 2019. Beberapa pengamat independen memperingatkan kemungkinan perlambatan ekonomi lebih lanjut di tengah penurunan ekonomi global.
Richard C. Paddock telah bekerja sebagai koresponden asing di 50 negara di lima benua dengan berbasis di Moskow, Jakarta, Singapura, dan Bangkok. Paddock telah meliput Asia Tenggara selama puluhan tahun dan meliput sejak tahun 2016 untuk The New York Times.
Muktita Suhartono melaporkan untuk The New York Times di Indonesia dan Thailand. Muktita bergabung dengan The New York Times tahun 2018 dan berbasis di Bangkok.
Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbicara kepada awak media setelah upacara pelantikan di kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
