Kendati berulang kali digulirkan, ide perubahan nama Jabar jadi Pasundan Raya dinilai sejumlah pengamat tak perlu dilakukan.
Tokoh masyarakat Jawa Barat, Ganjar Kurnia menyatakan kepada Pikiran Rakyat, agenda pergantian nama provinsi harus memiliki tujuan yang jelas. Semisal implikasi apa yang bisa didapatkan jika mengganti nama Provinsi Jabar, menjadi Provinsi Sunda atau Pasundan.
Baca juga: Ubah Nama Jabar Jadi Pasundan, Kukuhkan Identitas Warga Sunda
“Jadi jangan sampai jika sudah diganti nama, tidak memiliki dampak yang signifikan. Itu harus menjadi catatan khusus bagi para tokoh Sunda, apakah ada implikasi pada bidang ekonomi, politik, atau yang lainnya,” ucap Ganjar di sela-sela silaturahmi para tokoh Sunda di Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatra, Kota Bandung pada Jumat, 11 Oktober 2019, dinukil dari Pikiran Rakyat.
Nihilnya implikasi wacana perubahan nama itu juga disebut pengamat budaya, Rahmat Jabaril, tak akan memengaruhi tatanan budaya masyarakat mayoritas bersuku Sunda. “Saya pikir tidak berpengaruh apa-apa,” ucapnya pada Radar.
Kendati demikian, dirinya tidak setuju jika perubahan nama tersebut menjadi Provinsi Pasundan. Menurutnya, nama Pasundan hanya akan memperkecil sejarah di tataran Sunda.
Tak hanya itu, wacana pergantian nama tersebut juga ditentang sebagian warga Cirebon Raya. Bahkan menyatakan Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat jika nama Provinsi Jawa Barat diganti.
Nama-nama pengganti tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon. Pedomannya adalah Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan.
“Saya tidak setuju misalnya di ganti Provinsi Sunda, karena sejarahnya Sunda itu luas kekuasaannya. Makanya kalau dijadikan Provinsi Sunda, maknanya jadi kecil,” tutur Rahmat kepada Pikiran Rakyat.
Baca juga: Urgensi Pengadaan Helikopter Jabar di Tengah Bencana
Lebih jauh, Rahmat menjelaskan, perubahan itu tergantung pada kebijakan pembangunannya. Ia menyebut perubahan itu harus melalui dua aspek, yakni perubahan infrastruktur dan perubahan suprastruktur.
“Ya tidak mudah, untuk mengubah butuh waktu yang panjang, tidak mungkin berubah budaya karena nama,” tegasnya.
Alih-alih memikirkan pergantian nama, Rahmat meminta kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk fokus pada pembangunan, agar masyarakat Jawa Barat dapat sejahtera.
“Jadi kalau menurut saya, gubernur sekarang konsen saja pada pembangunan, karena hampir beberapa gubernur sebelumnya tidak menjalankan itu secara adil bagi warga Jawa Barat,” tandasnya kepada sumber yang sama.
Sebelumnya, Pasundan adalah penyebutan wilayah yang secara tradisional menunjuk wilayah yang dihuni oleh suku Sunda. Keberadaan Suku Sunda sering diidentikan dengan Jawa Barat. Menjadikan Jawa Barat sebagai nama resmi provinsi agar jati diri orang Sunda tak terkikis, sering jadi alasan mereka yang ingin perubahan.
Usul lama
Usul serupa sebenarnya sudah mengemuka pada 2009 yang lalu. Ketika itu, ratusan warga etnis Sunda yang menamakan diri Pangauban Ki Sunda Jawa Barat, mendeklarasikan Provinsi Pasundan sebagai pengganti Provinsi Jawa Barat.
Mereka dipimpin sedikitnya lima tokoh adat Sunda, dari Sukabumi, Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Subang, dan perwakilan dari Banten. Wacana untuk mengubah Provinsi Jawa Barat menjadi Pasundan merupakan aspirasi dari masyarakat adat setatar Pasundan.
“Indonesia, pada masa kerajaan dulu memiliki dua nama, yakni Sunda Kecil dan Sunda Besar. Namun, kini yang tinggal hanya Selat Sunda,” kata salah seorang perwakilan tokoh adat dari Sukabumi saat itu, dilansir dari Viva.
Saat itu mereka bertekad meminta kepada SBY yang masih menjabat Presiden RI, agar Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Provinsi Pasundan.
Dalam deklarasi tersebut, juga diberikan Kujang dari perwakilan Suku adat Banceuy kepada Nomnoman (pemuda) Subang, sebagai simbol estafet pembangunan dari leluhur kepada generasi muda.
Tak hanya sebatas wacana, Pangauban Ki Sunda juga mendatangi Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Mereka merekomendasikan penggantian nama yang didukung oleh tokoh adat yang ada di Jawa Barat tersebut.
Baca juga: Bank Emok Menjamur, Satgas Anti-Rentenir Saja tak Cukup
Ketua Pangauban Ki Sunda, Evi Silviady, menjelaskan, penggantian nama provinsi tersebut sebagai langkah antisipasi menjaga eksistensi kultur Sunda di tengah serangan budaya global. Selain itu, budaya lokal juga sering diidentikkan dengan dunia mistis.
Pun, ini sebagai kritik keras terhadap publisitas yang keliru terhadap kultur Sunda melalui media elektronik. Sunda kerap diidentikan dengan sesuatu yang mistis, seperti dukun dan lainnya.
“Ironisnya lagi, saat ini masyarakat Sunda malah menjadi tamu di daerahnya sendiri,” tandasnya.
Apakah Anda sepakat?
Penulis: Anastacia Patricia
Editor: Aziza Larasati
Keterangan foto utama: Ridwan Kamil dan pasangannya Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Instagram)
