PM Inggris: RUU Brexit Akan Disahkan dalam 3 Hari

Sumber BBC

Posted on October 22, 2019 at 6:08 pm

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta Parlemen Inggris untuk mengesahkan RUU Brexit menjadi undang-undang dalam tiga hari. Johnson mengatakan bahwa kesepakatannya memungkinkan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa “tanpa gangguan” dan menyediakan “kerangka kerja untuk hubungan baru yang didasarkan pada perdagangan bebas dan kerja sama yang bersahabat”.

Oleh: BBC

Pemerintah telah merilis RUU 110 halaman untuk mengubah kesepakatan Brexit Boris Johnson menjadi UU.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta anggota Parlemen pada Selasa (22/10) untuk menyetujui proposal selama tiga hari perdebatan intensif tentang RUU Brexit.

Perdana Menteri itu mendesak anggota parlemen untuk mendukung jadwal tersebut, dengan mengatakan: “Publik tidak menginginkan penundaan lagi, begitu juga para pemimpin Eropa lainnya dan saya juga.”

Namun anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa tidak akan ada cukup waktu untuk memeriksa RUU tersebut.

Mengulangi seruannya kepada anggota parlemen untuk “menyelesaikan Brexit”, Johnson mengatakan bahwa kesepakatannya memungkinkan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa “tanpa gangguan” dan menyediakan “kerangka kerja untuk hubungan baru yang didasarkan pada perdagangan bebas dan kerja sama yang bersahabat”.

“Kami akan meninggalkan Uni Eropa tetapi kami akan selalu menjadi orang Eropa,” katanya.

“Saya berharap Parlemen hari ini memilih untuk mengambil kembali kendali atas mereka sendiri dan rakyat Inggris, dan negara dapat mulai fokus pada biaya hidup, NHS (Dinas Kesehatan Nasional), dan pelestarian lingkungan kita.”

Pemimpin Majelis Rendah Jacob Rees-Mogg mengatakan bahwa jika anggota parlemen tidak mendukung jadwal intensif tersebut, Inggris dapat kehilangan batas waktu Brexit, yaitu pada 31 Oktober.

Editor politik BBC Laura Kuenssberg mengatakan bahwa para menteri telah merencanakan acara di Majelis Rendah sampai tengah malam―salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka bisa duduk sepanjang malam jika harus mematuhi tenggat waktu perdana menteri.

Namun, Menteri Bayangan Brexit dari Partai Buruh, Sir Keir Starmer, mengatakan: “Para menteri berusaha untuk memaksa anggota parlemen untuk menandatangani RUU yang dapat menyebabkan kerusakan besar bagi negara kita. Kita tidak dapat mempercayai perdana menteri ini.”

Politik Kiamat Brexit: Pemilu Jadi Kesempatan Terakhir Akhiri Krisis

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson selama sesi pertanyaan di Parlemen Inggris hari Rabu, 4 September 2019. (Foto: Parlemen Inggris/Jessica Taylor)

Johnson telah menyetujui kesepakatan dengan Uni Eropa pekan lalu, tetapi kesepakatan tersebut membutuhkan persetujuan dari Parlemen Inggris dan Uni Eropa sebelum kesepakatan itu dapat mulai berlaku.

PM Inggris berusaha agar kesepakatan dapat ditandatangani di Majelis Rendah pada Sabtu (26/10) sebelum beralih ke pertimbangan RUU.

Tetapi sebaliknya, anggota Parlemen mendukung amandemen dengan menahan persetujuan mereka sampai RUU Brexit telah diperiksa dengan baik oleh Majelis Rendah maupun para Majelis Tinggi, dan disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan Brexit dari Boris Johnson

Amandemen tersebut bekerja berdampingan dengan apa yang disebut Benn Act, yang mengharuskan PM meminta Uni Eropa untuk perpanjangan tenggat waktu untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan.

Johnson menulis surat yang tidak ditandatangani untuk mengajukan perpanjangan pada Sabtu (19/10) malam, bersama dengan surat yang ditandatangani yang mengatakan mengapa dia tidak setuju dengan penundaan lebih lanjut.

Tetapi belum ada tanggapan resmi dari Uni Eropa tentang apakah mereka akan menyetujui proposal itu atau berapa lama penundaan yang akan diberikan.

Koresponden BBC Brussels, Adam Fleming, mengatakan bahwa Parlemen Eropa hanya akan memberikan suara pada kesepakatan Brexit ketika telah mencapai tahap di mana kesepakatan tersebut tidak dapat dimodifikasi lebih jauh di Westminster.

Apa yang ada dalam RUU Perjanjian Penarikan?

RUU Brexit akan memberikan efek hukum terhadap kesepakatan Brexit yang dinegosiasikan oleh Johnson.

RUU itu menyingkirkan “kebijakan asuransi” kontroversial yang dirancang untuk mencegah kembalinya pemeriksaan fisik di perbatasan Irlandia, dan mengatur pemisahan seluruh Inggris dari serikat pabean Uni Eropa, yang berarti Inggris bisa mencapai kesepakatan perdagangan dengan negara lain di masa depan.

RUU itu juga akan mengubah masa transisi yang disepakati menjadi undang-undang, memenuhi persyaratan hak-hak warga negara Uni Eropa di Inggris setelah Brexit, dan memungkinkan para menteri untuk melakukan “pembayaran perpisahan” ke UE berdasarkan kesepakatan saat ini.

Tetapi anggota parlemen akan dapat memberikan suara pada amandemen―perubahan atau tambahan―untuk RUU tersebut.

Jika RUU tersebut tidak disetujui oleh Parlemen, posisi hukum default-nya adalah Brexit terjadi pada tanggal 31 Oktober tanpa kesepakatan, tetapi itu akan berubah jika Uni Eropa memberikan perpanjangan.

Keterangan foto utama: Boris Johnson, pemimpin Partai Konservatif Inggris, meninggalkan suatu acara pribadi di pusat kota London, Inggris, 23 Juli 2019. (Foto: Reuters/Toby Melville)

PM Inggris: RUU Brexit Akan Disahkan dalam 3 Hari