PM Vanuatu: Kami Tak Akan Tarik Dukungan untuk Papua Barat

Sumber

Posted on April 29, 2021 at 9:20 am

Advertisements

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman telah menolak klaim bahwa ia telah diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua Barat.

Dalam panggilan kehormatan dan pertemuan dengan perdana menteri untuk memeriksa klaim tersebut, Loughman mengatakan kepada Ketua Vanuatu West Papua Unification and Association Committee (VWPUAC) Pastor Alan Nafuki bahwa dia tidak tahu atau tidak pernah menerima undangan dari pemerintah Indonesia, Asia Pacific Report melaporkan.

Perdana Menteri Loughman menegaskan kembali pernyataannya sebelumnya kepada Pastor Nafuki, yang mengatakan bahwa posisi pemerintahnya “sangat jelas” tentang dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat.

Itu sama sejak pernyataan “Bapak Kemerdekaan”, mendiang Pastor Walter Lini, yang mengatakan pada 1980, Vanuatu tidak akan sepenuhnya bebas sampai sisa Pasifik yang terjajah di Papua Barat, Kanaky, dan Tahiti bebas.

Utusan Khusus Vanuatu untuk Papua Barat, Lora Lini, menyerahkan pendaftaran ULMWP untuk keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group MSG kepada Wakil Direktur Jenderal MSG Peter Eafeare. Anggota eksekutif ULMWP Paula Makabory (tengah) menjadi saksi. (Foto: Supplied)

Perdana Menteri Loughman tidak berbasa-basi ketika dia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah pendirian negaranya terkait Papua Barat.

Semua mantan pemerintah Vanuatu dan pemerintahannya saat ini memiliki mandat untuk “berbicara untuk mereka yang tidak bersuara”, untuk membantu mereka mencapai hak yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan.

Kelompok VWPUAC telah meminta verifikasi dari Perdana Menteri tersebut, setelah Pastor Nafuki didekati oleh dua orang Vanuatu yang mengklaim bahwa ia diundang oleh Jakarta dan namanya ada dalam daftar undangan.

“Saya meminta salah satu dari mereka untuk menunjukkan kepada saya undangan dengan nama saya di atasnya dan dia berbalik dan pergi,” ucap Pastor Nafuki, dikutip Asia Pacific Report.

Vanuatu berdiri tegak dan berbicara untuk kebebasan rakyat Papua Barat.

Vanuatu telah mengeluarkan RUU Wantok di Parlemen untuk mendukung kebebasan rakyat Papua Barat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri VanuatuRalph Regenvanutelah menolak kritik dari pemerintah Indonesia karena memasukkan pemimpin Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) ke dalam pertemuannya dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, Radio New Zealand melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar Indonesia untuk PBB mengecam keras tindakan Vanuatu itu, dan mengklaim bahwa negara itu sengaja menipu Komisaris Tinggi dengan mengambil langkah-langkah manipulatif dengan membiarkan Ketua ULMWP Benny Wenda menyusup dalam delegasinya.

Namun, Menlu Vanuatu Ralph Regenvanu mengatakan kepada radio Buzz 96FM di Vanuatu, pemerintahannya selalu mempertahankan dukungannya untuk penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat.

Reganvanu mengatakan Vanuatu menegaskan kembali komitmen itu dan merayakan pembentukan ULMWP dengan menggelar sebuah pertemuan beberapa tahun yang lalu, serta memberikan kelompok itu lahan untuk sebuah kantor. Menlu Vanuatu itu menekankan kembali bahwa Vanuatu akan membantu rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk merdeka.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman. (Foto: United Nations ESCAP/Jubi)

PM Vanuatu: Kami Tak Akan Tarik Dukungan untuk Papua Barat