Dugaan pelanggaran hak-hak masa lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih menjadi masalah diplomatik.
Para reporter yang penasaran baru-baru ini bertanya, mengapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak pernah berbicara tentang politik lagi, setidaknya sejak penunjukannya yang mengejutkan untuk bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo setelah kampanye pemilu yang berlangsung sengit tahun lalu.
Pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, menurut juru bicaranya, terlalu sibuk berkonsentrasi pada pekerjaan barunya sebagai kepala pertahanan untuk mengkhawatirkan politik dalam negeri.
Memang, selama empat bulan terakhir, Prabowo telah menjadi menteri yang paling terlihat bagi Jokowi, bergabung bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam satu jajak pendapat sebagai salah satu anggota kabinet dengan kinerja terbaik.
Dia kurang populer di Amerika Serikat, di mana mantan jenderal pasukan khusus itu masih berada dalam daftar hitam karena dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia sejak 1990-an. Larangan itu memperumit hubungan strategis, seiring kedua negara mencari mitra untuk melawan kekuatan militer China yang meningkat di wilayah tersebut, menurut John McBeth dalam tulisannya di Asia Times.
Masih terlalu dini untuk bertanya apakah dia maju lagi pada Pilpres 2024, tetapi terdapat tanda-tanda itu.
“Dia sehat dan punya banyak energi,” ujar seorang kenalan lama. “Dia hidup di saat ini dan dia sangat menyukainya.”
Media, seperti yang sering terjadi dalam pers bebas di Indonesia, telah mengkritik Prabowo karena terlalu banyak bepergian, mengabaikan fakta bahwa diplomasi pertahanan (seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam peran barunya sebagai pembela Prabowo) adalah bagian penting dari apa yang dilakukan seorang Menteri Pertahanan.
Sejak ia mengambil jabatan tersebut pada Oktober, Prabowo telah mengunjungi sepuluh negara, Malaysia, Thailand, Turki, Jerman, China, Jepang, Filipina, Prancis, Rusia, dan Uni Emirat Arab.
Dalam setiap kunjungan, sebagai seorang prajurit profesional, ia selalu menekankan diri dengan menilai penjaga kehormatan yang menyambutnya.
China mendapat peringkat teratas, diikuti oleh satu batalyon Resimen Kerajaan Melayu, “lebih Inggris daripada Inggris”, ujar Prabowo kemudian. Dia tidak bisa menilai Rusia karena Moskow dilanda badai salju pada hari dia tiba pada akhir Januari, dan parade penyambutan dibatalkan.
Hanya di Jepang dia menggali masalah geostrategis, termasuk situasi di Laut China Selatan. Sebagai mitra Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia, Thailand, dan Filipina secara tradisional merupakan destinasi awal bagi Menteri Pertahanan Indonesia yang baru itu.
Dia baru-baru ini harus membatalkan perjalanan ke Vietnam, tetapi dilaporkan akan dijadwal ulang.
Di Turki dan China, Prabowo membahas produksi bersama drone dan perangkat keras militer lainnya. Di Rusia, terdapat rencana pembelian pencegat Su-35. Dan di Prancis, minatnya terpusat pada jet multi-peran Dassault Rafale generasi baru.
Anggaran pertahanan Indonesia tahun ini dialokasikan senilai US$8,9 miliar, meningkat 16 persen dari tahun lalu dan sekitar 5 persen dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Prabowo telah memprioritaskan pengeluaran peralatan utama untuk angkatan udara dan angkatan laut sebagai kunci peran pertahanan eksternal militer.
Satu-satunya negara yang tidak boleh dikunjungi Prabowo adalah AS.
Dalam memikul tanggung jawab komando atas penculikan dan penyiksaan delapan aktivis pro-demokrasi di penjara pasukan khusus di Jakarta Selatan pada awal 1998, Prabowo kemungkinan tidak menyadari pada saat itu bahwa kekerasan tersebut akan menempatkannya dalam daftar hitam AS yang bertahan lama, lanjut John McBeth.
Meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia sering mengaitkannya dengan pembantaian hingga 280 orang selama operasi kontra-pemberontakan di dekat kota Viqueque di Timor Timur pada akhir 1983, belum ada bukti konklusif bahwa unit kapten muda saat itu terlibat.
Para aktivis pro-demokrasi semuanya dibebaskan tanpa cedera, menurut tahanan yang paling lama ditahan, Pius Lustrilanang (sekarang berusia 51 tahun) yang setelah berdamai dengan Prabowo pada 1999 kemudian bergabung dengan Gerindra dan menjabat selama dua periode sebagai legislator partai di Nusa Tenggara Timur.
Disibukkan dengan peristiwa bergejolak menjelang jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, Prabowo tidak mengawasi apa yang terjadi di penjara. Namun, itu membuat sedikit perbedaan bagi para pejabat, aktivis, dan media Barat yang terus melanggengkan ketenarannya sebagai menantu Soeharto.
Prabowo Subianto dan Joko Widodo tampak mengobrol akrab di dalam kereta MRT. (Foto: Twitter/Kantor Staf Presiden)
AS, pada bagiannya, tidak pernah memperjelas apa yang terjadi pada Prabowo, yang juga dituduh menghasut kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menewaskan 1.500 orang, dan juga merencanakan kudeta selama kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah pengunduran diri Suharto.
Sebagian besar masih berupa anggapan, tetapi satu masalah yang signifikan tercatat dalam file Prabowo di Departemen Luar Negeri AS, yang ditulis oleh asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur saat itu Stanley Roth, yang menyatakan pendapat kuat bahwa Prabowo seharusnya tidak boleh diizinkan masuk ke AS.
Yang lain dalam daftar hitam itu adalah pemimpin kudeta Thailand Kolonel Manoon Roopkachorn (sekarang 84 tahun) yang kemudian direhabilitasi sebagai presiden senat Thailand. Pada pertengahan 1990-an, ia dapat secara diam-diam mengamankan visa ke AS dengan alat sederhana mengubah nama pada paspor Thailand-nya.
Perdana Menteri India Narendra Modi (yang dicabut larangan bepergiannya di AS pada 2014, 14 tahun setelah gubernur negara bagian Gujarat itu dituduh tidak melakukan apa pun untuk menghentikan kerusuhan anti-Muslim yang menewaskan lebih dari 1.000 orang) sangatlah beruntung.
Roth memiliki sedikit minat di Asia Tenggara dan dalam apa yang oleh seorang mantan pejabat sebut sebagai kegagalan terbesar kebijakan AS sejak Vietnam, ia memutuskan, Washington tidak akan diwakili pada konferensi krisis keuangan yang diadakan oleh Jepang pada 1998 untuk mencoba menstabilkan situasi.
Menurut catatan yang terungkap, Roth dan Prabowo bertemu selama satu jam “diskusi yang jujur dan produktif” pada November 1997, hanya tiga bulan sebelum pasukan khusus di bawah perintah Prabowo menangkap Lustrilanang dari jalanan di Jakarta, tulis John McBeth.
“Ibu saya memberi tahu saya ketika saya masih kecil bahwa Anda tidak boleh membalas dendam kepada siapa pun yang telah menyakiti Anda,” ujar Lustrilanang kepada Asia Times dalam sebuah wawancara pada 2009.
“Saya tidak bisa memaafkan Soeharto, tetapi saya bisa memaafkan Prabowo.”
Amerika, tampaknya, tidak bisa. Namun, itu ada hubungannya dengan ketidakmampuan Amerika untuk bergerak seiring waktu. Para pengamat mengingat berapa lama setelah lahirnya era demokrasi Indonesia pada 1998 bagi AS untuk menghapus embargo militer yang telah dijatuhkan kepada Indonesia atas peristiwa brutal di Timor Timur.
Australia, sebagai perbandingan, telah menolak pengucilan Prabowo, meskipun para diplomat mengatakan bahwa hal itu membawa beberapa risiko serangan balasan. Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds telah mengeluarkan beberapa undangan untuk Prabowo, termasuk pada pertemuan bilateral di Bali Desember lalu.
Prabowo sering dianggap dan digambarkan sebagai pemimpin otoriter. Dalam penilaian menjelang Pilpres 2014, di mana Prabowo berhadapan dengan Jokowi sebagai presiden, seorang akademisi bahkan membandingkannya dengan Hitler.
Sebagai populis, dia tentu tidak kesulitan untuk membentuk kembali dirinya agar sesuai dengan pendukungnya. Dalam Pilpres 2019, ia secara terbuka menjadi calo basis Islam, terlepas dari kenyataan bahwa hampir semua anggota keluarga dekatnya adalah Kristen.
Sekarang, menteri yang berpendidikan Barat itu tampaknya telah membentuk kembali dirinya sekali lagi. Ini adalah tampilan yang jauh lebih baik, tetapi hanya waktu yang akan menentukan apakah ia akan memasuki siklus pemilihan presiden berikutnya, ketika ketegangan dalam koalisi besar payung Jokowi kemungkinan besar akan muncul kembali, John McBeth menyimpulkan.
Penerjemah: Aziza Fanny Larasati
Editor: Purnama Ayu Rizky
Keterangan foto utama: Komandan angkatan bersenjata saat itu Jenderal Wiranto (kiri) mencabut tanda pangkat dari Letnan Jenderal Prabowo Subianto (kanan), selama upacara serah terima di markas militer, Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1998. (Foto: AFP/Agus Lolong)
Prabowo Hambat Hubungan Indonesia-AS yang Lebih Baik
![[Berita Foto] Manisnya Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT, Awal Rekonsiliasi?](../wp-content/uploads/sites/2/2019/07/mrt5-e1563079911736.jpg)
