Prabowo Jadi Menhan, Bagaimana Masa Depan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan mantan saingan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pilpres bulan April, sebelum mengambil sumpahnya sebagai Menteri Pertahanan selama pelantikan di Istana Negara di Jakarta, Indonesia, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Berita Internasional > Prabowo Jadi Menhan, Bagaimana Masa Depan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah menunjuk mantan capres oposisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk periode keduanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan hak asasi manusia di Indonesia, mengingat Jenderal purnawirawan itu telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu.
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Jenderal purnawirawan itu telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu (23/10) setelah mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2019.
Setidaknya sembilan orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka akibat kerusuhan menolak hasil pemilu di Jakarta, ketika para pendukung Prabowo menuduh pemerintahan Jokowi menyelenggarakan pemilu yang curang secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kabar pengangkatan Prabowo telah menyebabkan keresahan di antara banyak pendukung Jokowi. Kegelisahan publik atas Prabowo yang memegang kekuasaan atas angkatan bersenjata berasal dari rekam jejaknya di militer sebelumnya.
Mantan menantu mendiang diktator Suharto itu dituduh mengatur penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis menjelang demonstrasi pro-Reformasi tahun 1998, ketika ia menjadi Komandan Kopassus. Prabowo hingga kini tidak pernah didakwa sehubungan dengan dugaan pelanggaran tersebut.
Prabowo Subianto memberikan konferensi pers seiring hitung cepat menunjukkan Joko Widodo terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia. (Foto: Amilia Rosa/The Age)
Menjelang pengangkatan Prabowo, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa “itu akan menjadi hari yang gelap bagi hak asasi manusia di negara ini” jika Prabowo mendapatkan jabatan Menteri Pertahanan.
Kampanye Pilpres 2019 antara Prabowo dan Jokowi diwarnai oleh banjir misinformasi. Namun sejak hasilnya diumumkan, keduanya beberapa kali muncul bersama di depan umum. Prabowo mengatakan pada Senin (21/10) bahwa partai pimpinannya Gerindra “siap membantu jika diminta” untuk memperkuat kabinet pemerintahan Jokowi.
Ketika posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diumumkan secara resmi, Jokowi mengatakan, “Saya yakin saya tidak harus memberi tahu Beliau tentang pekerjaan Beliau. Beliau tahu lebih banyak daripada saya.”
Di posisi lain dalam kabinet, Jokowi berfokus menunjuk tokoh profesional daripada anggota partai politik. Pendiri dan CEO Gojek Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Sri Mulyani Indrawati, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan.
Seiring masa jabatan keduanya dimulai, Jokowi (58 tahun), menghadapi banyak tantangan di luar tujuan utamanya untuk meningkatkan ekonomi bangsa.
Sebelumnya pada Oktober 2019, seorang tersangka radikal ISIS menyerang Menkopolhukam Wiranto. Sementara itu, kekerasan terus meletus di Papua seiring para pengunjuk rasa berbaris menentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh para pejabat dan menuntut kemerdekaan Papua.
Jokowi juga menghadapi reaksi publik atas RKUHP yang mengandung pasal-pasal kontroversial yang akan mengkriminalisasi kritikan publik terhadap pemerintah dan sistem pengadilan Indonesia. Langkah ini dianggap tidak demokratis oleh para pakar hukum.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Keterangan foto utama: Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan mantan saingan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pilpres bulan April, sebelum mengambil sumpahnya sebagai Menteri Pertahanan selama pelantikan di Istana Negara di Jakarta, Indonesia, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Prabowo Jadi Menhan, Bagaimana Masa Depan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
