Pada tahun lalu, sebagian besar analis melihat Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai sesuatu yang lemah dan kewalahan oleh tantangan politik nasional. Sekarang, setelah dua tahun beliau bekerja, ia dipandang sebagai ‘bos’ yang tidak perlu dipersoalkan dari pemerintahannya.
Sepanjang tahun ini, Jokowi memperluas koalisi pemerintah di parlemen, meninggalkan kekuatan oposisi yang compang-camping dan menegaskan kekuasaannya atas kabinet yang keras kepala.
Pertanyaannya sekarang bukan apakah Jokowi mampu mengkonsolidasikan kekuasaan politik, tapi apa yang beliau ingin lakukan dengan itu.
Selama 12 bulan terakhir, presiden telah menetapkan satu set sempit akan prioritas ekonomi, dalam pelayanan yang dimana beliau mempromosikan negara yang dipimpin, pelaksanaan kebijakan pragmatis. Beliau ingin mengawasi tiang infrastruktur dan meninggalkan warisan ekonomi yang nyata. Masalah politik dan ekonomi lainnya - korupsi, tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia - ditempatkan lebih bawah dari tujuan tunggal ini dan jelas dibuang dari pandangan presiden.
Sebagian besar inovasi kebijakan utama pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan tujuan infrastruktur yang ambisius. Jokowi adalah budidaya citra presiden yang mampu melakukan, seseorang yang bersedia untuk bekerja keras, menyingsingkan lengan baju, dan melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat. Dalam upaya untuk menarik investasi infrastruktur sangat dibutuhkan, Jokowi menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.
Namun, tidak ada yang transformatif tentang agenda ekonomi Jokowi ini. Dia hanya ingin cepat, tanpa embel-embel strategi lama pelaksanaan pembangunan yang statis.
Memang, ada gema luar biasa dari masa lalu di developmentalisme yang baru ini. Dalam beberapa bulan terakhir kita telah melihat media menampilkan aliran perbandingan antara Jokowi dan Soeharto, otokrat Orde Baru yang memerintah Indonesia selama 32 tahun. Dikenal sebagai ‘Bapak Pembangunan’, Suharto mengawasi periode panjang transformasi ekonomi semasa gagasan modernisasi - disimbolkan dengan pembangunan infrastruktur - adalah bagian mendasar dari ideologi rezim dan legitimasi politik otokrat.
Tentu saja, kesamaan jangan terus dibesar-besarkan. Developmentalisme Orde Baru adalah represif, sedangkan Jokowi tidak memiliki perencanaan anti-demokrasi. Hari ini Indonesia adalah negara demokrasi yang paling stabil di Asia Tenggara.
Tetapi, reaksi commentariat dari Indonesia lah yang mengatakan. Tampaknya Jokowi telah berkembang lebar - meskipun tersebar - suasana nostalgia untuk kepastian Orde Baru dan tahun-tahun keemasan prestasi ekonomi. Masyarakat telah menganut agenda pembangunan Jokowi yang masih terbatas ini. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan 69 persen warga Indonesia merasa puas dengan kinerja presiden. Ini adalah peringkat Jokowi tertinggi sejak menduduki jabatannya. Bagi banyak orang Indonesia, Jokowi bisa menjadi semacam presiden yang mampu membangkitkan keberhasilan perkembangan masa lalu Indonesia.
Kontradiksi
Namun, developmentalisme Jokowi ini ditandai dengan kontradiksi. Janjinya akan reformasi liberal disertai dengan komitmen baru untuk model ekonomi statis-nasionalis. Untuk sektor swasta dan investor asing, presiden melemparkan paket reformasi ekonomi sebagai ‘big bang’ dari program deregulasi. Tapi reformasi ini sangat dibatasi. Dan untuk masyarakat Indonesia, pemerintah berhati-hati untuk menekankan bahwa deregulasi bukanlah peralihan menuju liberalisasi.
Jokowi melihat sektor negara sebagai lokomotif untuk pembangunan cepat, dan beliau telah menyuntikkan jutaan dolar ke perusahaan milik negara dan menyerahkan mereka kontrak infrastruktur strategis. Ada perencanaan sedang berlangsung untuk membangun perusahaan induk raksasa milik negara, sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan BUMN pengaruh yang lebih besar untuk meminjam lebih banyak uang. Sementara itu, kebijakan intervensionis bertahan, seringnya di dalam nama industrialisasi hilir dan swasembada pangan.
Analis asing terus meratapi pemerintahan ‘pesan campuran’. Tapi apa sumber dari sebuah kontradiksi ini?
Presiden bukanlah seorang ideolog; kebanyakan merujuknya sebagai seorang yang pragmatis. Tampaknya, Jokowi sedang dalam usahanya menarik nasionalisme ekonomi yang diwarisinya. Dia mengambil tampuk kekuasaan pada saat meningkatnya proteksionisme dan mobilisasi anti-asing. Kebijakan nasionalis populer di kalangan kelas politik Indonesia dan masyarakat yang lebih luas juga, dan sarjana sejarah ekonomi Indonesia berpendapat bahwa semua pemerintahan telah terombang-ambing antara liberalisme dan nasionalisme. Dalam banyak hal, Jokowi hanya memerankan ketegangan ideologis yang telah lama dihadapi oleh perekonomian Indonesia.
Kepribadian Jokowi ini juga harus disalahkan. Proses gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan presiden tidak bisa ditebak. Jokowi melingkari dirinya dengan jenis pemikir ekonomi yang sangat berbeda-beda. Ada waktu ketika beliau menganut ide-ide dari penasihat pro-pasar, tapi kemudian mengejar kebijakan statis-nasionalis didukung oleh partisan pribadinya.
Berubah-ubah dan tidak menentu
Jokowi ditetapkann oleh ad hoc. Beliau berhubungan dengan setiap masalah dalam isolasi, dan kadang-kadang tanpa konsultasi yang jauh. Jokowi dapat berubah-ubah, bahkan tidak menentu, di manajemen orang-orangnya dan kebijakannya. Dalam dua tahun, pemerintahannya telah memiliki tiga menteri perdagangan, tiga menteri koordinator untuk sumber daya alam, dua menteri keuangan dan empat menteri energi - semua dengan pendekatan yang berbeda untuk masalah investasi, perdagangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi bagaimana dia akan mengelola sebuah kumpulan kenaikan kompleks akan tantangan anggaran, menarik investor, dan mewujudkan target infrastruktur yang ambisius.
Agenda developmentalis Jokowi juga berisiko runtuh di bawah sejumlah bahaya politik dan ekonomi. Peringkat persetujuan presiden sangat bergantung pada inflasi dan harga minyak. Anggaran berada di bawah tekanan, dan beberapa kebijakan andalan Jokowi menghadapi berbagai tantangan logistik, politik dan keuangan. Pada tahap ini, jika bahaya tersebut terwujud, developmentalisme terbatas Jokowi akan jatuh datar, dan beliau akan memiliki sedikit pulang untuk maju ke pemilu 2019.
Eve Warburton adalah seorang sarjana penelitian di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, The Australian National University. Artikel ini adalah bagian dari seri East Asia Forum (www.eastasiaforum.org) di Crawford School of Public Policy di Australian National University.
Presiden Indonesia bertanggung jawab, namun tujuan strategis tidak jelas
