Isu lingkungan di Jawa Tengah menjadi salah satu ganjalan Anies menjadi Capres di Pemilu 2024.
Meski digadang-gadang menjadi kandidat kuat di Pemilihan Presiden Indonesia (Pilpres) 2024, kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah tetap diwarnai kritik.
18 Februari 2020, saat tengah mengisi acara “Government Gathering on Good and Green Governance” (G5) di Sportorium Universitas Muhammadyah Yogyakarta (UMY). ia diacungi map merah oleh Iqbal Khatami, Presiden Mahasiswa kampus itu. Tak direspons oleh Ganjar, Iqbal maju ke atas panggung untuk memberikan map, kendati setelahnya ia diminta turun oleh panitia. Map itu jadi simbol dari “Rapor Merah” kinerja Ganjar selama memimpin Jateng. Di dalam map, ada satu bendel kajian yang disusun oleh Aliansi UMY Bergerak dalam menanggapi berbagai permasalahan lingkungan di Jateng dan DKI Jakarta.
Mengutip laporan pers mahasiswa BPPM Balairung, sesaat sebelum aksi pemberian rapor merah, Ganjar diberondong pertanyaan oleh peserta dalam diskusi tanya jawab terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Jateng. Salah satu pertanyaan muncul dari seorang mahasiswa terkait sikap Pemerintah Provinsi Jateng dalam menyelesaikan permasalahan limbah PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) Sukoharjo. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyatakan tidak akan menutup PT RUM. Ia berdalih untuk mempertahankan buruh yang bekerja di sana. “Tiga puluh ribu buruh nganggur, oke?” tanya Ganjar kepadanya. Gubernur Jateng itu lantas memalingkan badan sambil melambaikan tangan dan menggelengkan kepala.
Dalam siaran pers mereka, Aliansi UMY Bergerak menyoal empat isu lingkungan di Jateng, yakni masalah pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, konflik petani Urut Sewu dengan TNI, polusi udara akibat limbah PT RUM, dan konflik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia yang kerap jadi sorotan nasional.
Berangkat dari sana, imbuh Balairung, Aliansi UMY Bergerak menyatakan sikapnya. Pertama, menolak pejabat penjahat lingkungan hidup dan penindas rakyat datang ke UMY. Kedua, menuntut Anies (ia juga diundang jadi pembicara. Red) dan Ganjar untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan agraria. Ketiga, mendesak Anies dan Ganjar untuk berpihak kepada masyarakat kecil, bukan kuasa modal. Keempat, menuntut pemberhentian proyek pembangunan yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan hidup. Kelima, mengecam keras gubernur yang tidak jujur dan tidak responsif terhadap keluhan dan laporan warganya.
Sejumlah isu lingkungan tersebut diprediksi bakal menjenggal Ganjar di Pilrpes 2024, di samping bayang-bayang Puan Maharani sebagai saingan sesama partai. Masalahnya, untuk isu pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang, Ganjar pun kerap menuai pro kontra. Tirto melaporkan, pada 23 Februari 2017, Ganjar menggulirkan izin baru untuk Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Izin dikeluarkan setelah dilaksanakan rapat komisi penilai AMDAL pada 2 Februari 2017 yang menyepakati pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang direkomendasikan layak lingkungan hidup.
Keputusan Ganjar menerbitkan izin baru ini sontak menuai respons negatif dari warga dan para aktivis lingkungan. Izin tersebut dianggap melanggar aturan hukum. Sebab, pada 17 Januari 2017 Pemda Jateng sudah mencabut Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. Pencabutan itu selaras dengan perintah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada Oktober 2016.
Problemnya adalah, sudah berulang kali ganjar melakukan praktik lancung ini. Sebelumnya, Ganjar sudah pernah membuat geger dengan mengeluarkan izin baru—yang disebut Ganjar sebagai adendum—pabrik Semen Indonesia saat Mahkamah Agung sudah memenangkan warga atas gugatan PK izin lingkungan Semen Indonesia. Saat itu Ganjar berkilah jika izin itu dikeluarkan sebelum dia menerima petikan putusan PK MA.
Keterangan foto utama: Proyek pabrik Semen Indonesia yang membuat Ganjar kerap mendapat kritik dari aktivis lingkungan dan warga setempat. (Foto: Kompasiana)
