Pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo menimbulkan polemik, karena kekhawatiran kerusakan lingkungan dan kepunahan komodo yang dapat ditimbulkan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada Selasa (27/10) berupaya menenangkan kericuhan atas proyek pembangunan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Meski telah ditentang sejak 2018, proyek yang dijuluki “Jurassic Park” itu baru-baru ini ramai dikecam luas di media sosial karena meme populer seekor komodo yang tampak mengadang truk konstruksi. Gambar itu kembali mengingatkan akan ancaman terhadap habitat alami spesies rentan tersebut.
Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem di KLHK Wiratno menegaskan, para ranger setempat akan memastikan keamanan para komodo yang berkeliaran di sekitar lokasi pembangunan, yang akan mencakup elevated deck, danau buatan, hingga pusat informasi, yang semuanya rencananya akan selesai dibangun pada Juni 2021, Reuters melaporkan.
“Mereka akan secara intensif memastikan apakah komodo berada di bawah gedung, di puing-puing gedung, atau di bawah truk material,” tutur WIratno, dilansir dari Reuters.
Di habibat asalnya, Tirto.id mencatat, kadal raksasa itu hidup di lima pulau meliputi Rinca dengan 1.300 ekor, Gili Motang 100 ekor, Komodo 100 ekor, dan Flores diperkirakan 2 ribu ekor. Jumlah keseluruhannya hingga kini terus meningkat. Diperkirakan terdapat 4 hingga 5 ribu komodo hidup liar, meski berstatus rentan punah akibat perburuan liar dan penjualan gelap menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).
Komodo mampu tumbuh hingga sepanjang 3 meter, dengan gigi melengkung dan bergerigi, lidah kuning bercabang, serta tubuh kuat dan ekor panjang. Komodo mampu menaklukkan mangsa sebesar kerbau air dengan satu gigitan berbisa.
Menurut laporan Tirto.id, KLHK mengklaim komodo hanya sedikit terganggu atas pembangunan di Pulau Rinca. Proyek di Lembah Loh Buaya (tempat foto komodo mengadang truk pekerja bangunan populer di media sosial), terdapat sekitar 65 ekor saja, dan 15 ekor di antaranya sering berkeliaran di sekitar lokasi konstruksi.
Berdasarkan riset yang dikutip KLHK dari peneliti Ardiantiono dkk, komodo lebih berani dan menghindari manusia saat proyek di taman nasional berlangsung, sementara daya tahan hidup mereka konon tetap tinggi.
Pulau Rinca ialah salah satu pulau di Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dikutip dari Detik.com, TN Komodo merupakan bagian dari Kawasan Labuan Bajo telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi Wisata Super Prioritas dalam surat Sekretariat Kabinet Nomor B652/Seskab/Maritim/2015 tentang arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata.
“Pulau Rinca itu kan diarahkan untuk mess tourism ya, sedangkan Pulau Komodo itu kita arahkan untuk pulau konservasi,” tutur Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu pada Senin (26/10), disadur dari Detik.com. Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk ke pulau konservasi Pulau Komodo kecuali memiliki keanggotaan yang kabarnya senilai seribu dolar AS.
“Sedangkan Pulau Rinca itu mess tourism. Sejalan dengan dijadikannya Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, bapak presiden menyetujui pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca. Dalam membangun Jurassic Park ini kita membangun berbagai sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan wisatawan,” ujar Marius kepada Detik.com.
Berbagai organisasi sipil bersikeras menolak rencana pembangunan ekowisata ala Jurassic Park tersebut, yang dikhawatirkan telah memprivatisasi ekowisata komodo dan merusak habibat dengan betonisasi pulau. Penolakan kelompok masyarakat berlangsung sejak 2018, dengan gerakan penyelamatan komodo lewat demonstrasi telah berlangsung 4 kali dan aksi jalanan tahun ini terhenti karena pandemi COVID-19. Anehnya, pembangunan taman nasional justru terus dikebut.
“Komodo harus menjadi prioritas utama. Mereka harus dilindungi di wilayah khusus,” tutur Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi. “Apa yang terjadi di sini merupakan penghancuran tempat tinggal para komodo.”
Para penggiat lingkungan dan warga setempat khawatir perubahan tak terkendali yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan pada habitat alami di sana akan berujung pada kepunahan komodo.
Di Pulau Komodo, pemerintah telah merencanakan skema penataan eksklusif yang pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak swasta. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengumumkan akan menata Pulau Komodo untuk pariwisata eksklusif dengan tarif masuk 14 juta rupiah per wisatawan, Tirto.id melaporkan. Di Pulau Komodo, pemerintah juga telah dan sedang memproses konsesi beberapa perusahaan untuk melakukan bisnis wisata alam.
