Tuntut Aksi Iklim, Jokowi Masih Biarkan Pertambangan Rusak Lingkungan

Sumber

Posted on March 20, 2020 at 12:35 pm

Dalam pidato bersejarah di parlemen Australia bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta kedua negara untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap perubahan iklim, termasuk dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Meski begitu, Jokowi masih membiarkan pertambangan merusak lingkungan.

Presiden Jokowi telah mempromosikan ide-ide yang sama di dalam negeri selama beberapa bulan, menyerukan agar Indonesia mulai mengurangi ketergantungannya pada batu bara.

Untuk mencapai target iklimnya, penelitian menunjukkan Indonesia perlu menghentikan pembangunan pabrik batu bara baru tahun ini. Namun, dilaporkan ada 39 pabrik yang saat ini sedang dibangun, dan 68 pabrik lagi akan menyusul.

Terlepas dari apa yang dikatakan Jokowi, pertambangan batu bara sedang melejit di Indonesia. Sekitar seperempat hingga sepertiga dari pendapatan negara Indonesia saat ini berasal dari pertambangan.

Investasi asing di sektor ini tumbuh pada tingkat 185 persen per tahun, dan merupakan 19 persen dari total investasi asing di Indonesia. Kecil kemungkinan Indonesia akan meninggalkan semua ini dalam waktu dekat, menurut Santoso, Direktur Eksekutif di lembaga penelitian Article 33.

Namun, karena hasil investasi lokal dan asing dalam penambangan batu bara terus mengisi kas negara, apakah konsekuensi praktik di lapangan diperhitungkan?

Penambangan selalu menyebabkan kerusakan lingkungan pada tingkat tertentu. Itu karena pengerukan lapisan permukaan bumi mengganggu ekosistem di atasnya dan layanan yang disediakan ekosistem, seperti udara dan air bersih.

Penelitian oleh Article 33 menemukan, rumah tangga yang tinggal di daerah penambangan (yang sah maupun yang ilegal), berisiko tinggi menderita penyakit yang ditularkan melalui udara, menanggung biaya kesehatan yang lebih besar, perlu melakukan perjalanan lebih lama dan lebih jauh untuk mendapatkan air, dan air yang dapat mereka dapatkan memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga di luar daerah pertambangan.

PLTU di Indonesia, Masalah Lingkungan dan Kesehatan, serta Korupsi yang Turut Menyeret Idrus Marham

Tambang batubara terbuka di Jambi, Sumatra Selatan. Preferensi pemerintah Jokowi terhadap pembangkit listrik tenaga batubara adalah bencana bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, kata para kritikus. (Foto: AFP/Goh Chai Hin)

Mencemari Udara

Dari 34 provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur adalah kontributor terbesar untuk produksi batu bara nasional. Survei kesehatan menemukan, provinsi ini memiliki risiko tinggi penyakit yang ditularkan melalui udara, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), radang paru-paru, dan TBC.

Prevalensi ISPA di provinsi ini adalah 27,5 persen. Kelompok usia dengan prevalensi tertinggi adalah anak usia 1 hingga 4 tahun.

Dari 13 kabupaten di provinsi di mana infeksi saluran pernapasan akut lazim, lima kabupaten berisiko rendah, sementara delapan kabupaten menunjukkan risiko tinggi. Yang menarik, risikonya cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan di mana penambangan terjadi daripada di daerah perkotaan, di mana emisi dari transportasi dan industri biasanya diperkirakan akan meningkat.

Pneumonia menjadi penyakit yang lazim di Kalimantan Timur, dengan tingkat prevalensi 1,42 persen. Berdasarkan diagnosis oleh petugas kesehatan, prevalensi tertinggi ditemukan di kota Bontang, sementara berdasarkan gejala, prevalensi tertinggi di Kabupaten Malinau.

Untuk TBC, rata-rata prevalensi di seluruh provinsi adalah 1,02 persen. Tingkat prevalensi yang lebih tinggi dari 0,95 persen dianggap ‘berisiko’tinggi’. Berdasarkan diagnosis oleh petugas kesehatan, Malinau adalah kabupaten dengan prevalensi paling tinggi, yaitu 2,9 persen, sementara berdasarkan gejala, yang terburuk ditemukan di Tarakan dengan prevalensi 2,5 persen.

Angka-angka ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung dampak tidak langsung dari penambangan?

Mencemari Air

Kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan polusi dan sedimentasi, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas air yang tersedia bagi masyarakat.

Di Kalimantan Timur, hanya 39,2 persen rumah tangga yang memiliki akses untuk mendapatkan air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekitar 16,2 persen memiliki akses terbatas, dan 0,6 persen tidak memiliki akses sama sekali. Akses terendah ada di kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Nunukan.

Akses untuk mendapatkan air bersih dinilai berdasarkan waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk mengambil air, dan seberapa banyak air bersih yang tersedia. Rumah tangga di daerah pertambangan umumnya perlu menghabiskan lebih banyak waktu mengambil air bersih, dan cenderung mengkonsumsi lebih sedikit air, daripada rumah tangga di luar daerah pertambangan.

Menanggung Konsekuensi

Penambangan membebani masyarakat dalam hal kesehatan, lingkungan, dan prospek masa depan mereka. Sementara pemerintah provinsi dan pusat terus mengambil untung, masyarakat di daerah pertambangan terpaksa menanggung konsekuensinya.

Selain memperketat kontrol praktik pertambangan dan dampak ekosistemnya, menurut Santoso, pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan royalti pertambangan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, agar dapat membayar biaya kesehatan dan lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat di daerah pertambangan.

Jika Jokowi serius dalam memenuhi target iklim Indonesia dan beralih pada energi terbarukan, ia harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungannya tetapi juga konsekuensi nyata dari penambangan batu bara untuk manusia dan lingkungan.

Penerjemah: Nur Hidayati

Editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: Presiden RI Jokowi berpidato di depan parlemen Australia. (Foto: AP)

Tuntut Aksi Iklim, Jokowi Masih Biarkan Pertambangan Rusak Lingkungan