Twitter dan Facebook Blokir 80 Akun Propaganda Papua Pro-Pemerintah

Sumber

Posted on March 6, 2020 at 9:09 am

Twitter dan Facebook telah menangguhkan lebih dari 80 akun, menyusul penyelidikan Reuters yang menghubungkan mereka dengan jaringan situs berita yang didukung oleh tentara Indonesia, yang mempublikasikan propaganda pro-pemerintah tentang wilayah Papua yang bergejolak.

Sebanyak 10 situs dalam jaringan tersebut tampaknya merupakan outlet berita independen. Namun catatan pendaftaran dan wawancara Reuters dengan editor situs web dan perwira intelijen pasukan khusus menunjukkan, mereka didanai dan dikoordinasikan oleh seorang kopral tentara Indonesia.

Materi-materi dari situs web tersebut disebarkan oleh jaringan akun Twitter dan Facebook.

Beberapa dari mereka menggunakan foto profil atau kartun yang membuatnya tampak sebagai karya penduduk Papua atau aktivis “Papua Merdeka”, bahkan ketika mereka mempromosikan materi yang memuji tentara dan mengkritik para pendukung penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah tulisan itu dipublikasi. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, menurut laporan Reuters.

“Akun ditangguhkan. Twitter menangguhkan akun yang melanggar aturan Twitter,” bunyi pesan yang ditampilkan di platform tersebut, dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun-akun tersebut.

Seorang juru bicara Twitter menolak mengomentari alasan penangguhan tersebut.

Seorang juru bicara Facebook mengatakan, platform tersebut telah menghapus “sejumlah akun” yang ditandai oleh Reuters karena melanggar standar komunitasnya, dan menambahkan, “penyelidikannya sedang berlangsung”.

Protes di wilayah Papua Barat. (Foto: AP/Dita Alangkara)

Facebook sebelumnya menutup jaringan akun palsu dan laman yang mengunggah konten terkait gerakan Kemerdekaan Papua pada Oktober 2019.

Seorang juru bicara militer Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Indonesia (sebuah negara demokrasi berpenduduk 270 juta orang dengan salah satu tingkat penggunaan internet tertinggi di dunia) sedang bergulat dengan kampanye disinformasi daring rahasia yang persisten, yang telah mengganggu pemilihan umum dan memicu ketegangan sektarian.

Presiden Joko Widodo telah mengecam “hoaks, berita palsu, dan fitnah”, tetapi ironisnya militernya di Papua justru terlibat dalam taktik disinformasi.

Juru bicara Jokowi tidak menanggapi permintaan wawancara. Ali Mochtar Ngabalin, seorang anggota staf ahli kepresidenan, mengatakan militer dilarang bekerja dengan aktor-aktor non-negara.

“Saya tidak percaya militer terlibat dalam pendanaan media online untuk menyebarkan hoaks,” katanya.

Sepuluh situs web (beberapa di antaranya telah beroperasi sejak pertengahan 2017) menggunakan bahasa Indonesia dan membawa nama-nama seperti berita-indonesia.co.id (Berita-Indonesia), koranprogresif.co.id (Surat Kabar Progresif), dan laporan virus5.com.

Mereka tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan militer dan dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar dari mereka telah menjadikan informasi domain mereka pribadi.

Situs-situs web tersebut mempublikasikan liputan positif yang seragam terkait pemerintah, militer, dan polisi. Mereka juga membuat artikel-artikel yang menjelek-jelekkan siapa saja yang mengkritik pemerintah dan penyelidik HAM.

Penerjemah dan editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: (Foto ilustrasi: via NBC News)

Twitter dan Facebook Blokir 80 Akun Propaganda Papua Pro-Pemerintah