Efektifkah Pemerintah Indonesia Tangani Wabah Virus Corona?

Sumber

Posted on March 21, 2020 at 2:39 pm

Banyak pihak yang mempertanyakan kefektifan pemerintah Indonesia dalam menangani wabah virus corona. Pendekatan Jokowi yang tidak ilmiah dalam memerangi virus corona mungkin bisa menjadi bumerang.

Setelah hampir tiga bulan menyangkal, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo akhirnya mengambil langkah untuk mendesak masyarakat menerapkan social distancing untuk mengekang transmisi COVID-19.

Dia tidak bisa lagi menghindari tekanan media dan publik setelah salah seorang menterinya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dinyatakan positif virus corona.

Di seluruh Indonesia, 369 orang dinyatakan positif mengidap virus corona, dan 32 orang meninggal. Namun jumlahnya berpotensi lebih besar mengingat kurangnya kesadaran kesehatan di antara masyarakat Indonesia, tulis Asmiati Malik di The Diplomat.

Kita telah melihat serangkaian pendekatan tidak ilmiah, termasuk kesalahan publik oleh beberapa elit dalam dua bulan terakhir. Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dan Menteri Kesehatan Agus Terawan berpendapat, doa dari masyarakat dan ulama mencegah penyebaran virus di negara ini.

Demikian pula, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, berpendapat bahwa orang Indonesia menerima kekebalan terhadap virus corona dari kebiasaan minum jamu.

Sementara itu, pemerintah bahkan mengalokasikan US$4,8 juta untuk mendorong sektor pariwisata untuk menghindari dampak negatif dari wabah virus corona. Inisiatif ini (yang dirancang untuk membawa lebih banyak turis asing ke Indonesia), kemudian ditunda di tengah tekanan dari masyarakat.

Indonesia sangat membutuhkan fakta-fakta ilmiah untuk menginformasikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam mencegah penyebaran virus corona, Asmiati Malik memaparkan.

Sejauh ini, respons utama pemerintah adalah mendesak pegawai negeri sipil untuk bekerja dari rumah serta mendorong masyarakat untuk menghindari pertemuan publik dan untuk mengunjungi rumah sakit.

Jokowi telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan, tetapi pada saat yang sama, ia juga melarang mereka me-lockdown wilayah mereka.

Sepertinya ada kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tulis Asmiati Malik.

Corona Resmi Masuk di Indonesia, Apa yang Harus Diketahui?

Menteri Kesehatan Terawan. (Foto: MMP)

Dapat dimengerti bahwa Jokowi berusaha mencegah kepanikan publik dan memprioritaskan tujuan pembangunan ekonominya. Namun sikap acuh tak acuh pemerintahnya mungkin menjadi bumerang.

Tanpa tindakan pencegahan ilmiah yang tepat untuk mencegah eskalasi virus corona, hal itu berpotensi menghabiskan miliaran dolar uang pembayar pajak. Tidak ada sistem perawatan kesehatan di dunia yang memiliki kapasitas untuk menangani peningkatan besar pasien seperti yang terlihat di Italia.

Bahkan negara seperti Inggris (dengan sistem perawatan kesehatan yang matang seperti NHS) tidak dapat mengatasi badai pasien. Lonjakan pasien akan mengganggu rantai pasokan obat-obatan dan fasilitas medis seperti tempat tidur dan ventilator, yang sangat penting bagi pasien virus corona.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi serius untuk mencegah penyebaran virus sebelum peningkatan pasien besar-besaran. Di Indonesia khususnya, sangat penting untuk menjangkau daerah-daerah yang rentan karena tantangan geografis dan kurangnya akses mendapatkan layanan kesehatan masyarakat, seperti Maluku dan Papua.

Menghindari masalah ini akan menelan banyak biaya. Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengatasi wabah virus corona melalui kebijakan fiskal dengan mengalokasikan US$66,4 juta untuk membiayai kebutuhan logistik, fasilitas dan infrastruktur kesehatan, bantuan kesehatan, dan biaya laboratorium, akan sulit untuk menyediakan semua alat medis yang diperlukan, seperti alat uji, karena sebagian besar negara membutuhkan persediaan yang sama.

Bahkan Amerika Serikat (negara terkaya di dunia) menghadapi kekurangan alat-alat yang diperlukan untuk menguji virus corona. Qiagen (perusahaan yang berbasis di Belanda yang memproduksi kit “ekstraksi RNA” yang digunakan untuk menguji virus corona), dipesan kembali. Ada peningkatan permintaan yang besar dan produksi tidak dapat mengimbangi.

Virus corona adalah tantangan serius bagi sistem kesehatan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menanggung biaya medis pasien virus corona; sebaliknya, itu akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan berdasarkan keputusan dari menteri kesehatan.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 100 rumah sakit untuk menghadapi wabah virus corona. Namun kurangnya transparansi dan penjelasan ilmiah dapat membahayakan publik. Tidak ada informasi tentang tahap yang sedang dialami Indonesia saat ini, atau kapan virus akan mencapai puncaknya.

Semua orang Indonesia tahu bahwa mereka telah disarankan untuk menerapkan social distancing, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Tanggapan saat ini dari Jakarta memberikan kesan yang mengkhawatirkan bahwa negara ini menggunakan autopilot, Asmiati Malik menambahkan.

Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menggunakan politik penolakan. Menghindari masalah dan membatasi informasi yang tersedia untuk umum memang dapat menghindari kekacauan politik, tetapi itu menelan ribuan nyawa, seperti yang kita lihat di China.

Indonesia dapat belajar dari Singapura, Korea Selatan, dan Thailand, yang semuanya meminimalkan penularan penyakit dengan melakukan pengujian massal, pelacakan kontak, serta larangan pertemuan publik dan perjalanan yang tidak perlu, Asmiati Malik menyimpulkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo menghadiri KTT pemimpin ASEAN dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Bangkok, Thailand, Minggu, 3 November 2019. (Foto: Reuters/Soe Zeya Tun)

Efektifkah Pemerintah Indonesia Tangani Wabah Virus Corona?