Idulfitri, Mudik, dan Lemahnya Perjuangan Indonesia Lawan COVID-19

Sumber

Posted on April 10, 2020 at 5:21 pm

Banyak orang takut bahwa mudik Idulfitri 2020 dapat memperburuk penyebaran COVID-19 di seluruh negeri.

Di Indonesia, tradisi mudik mengacu pada migrasi massal transmigran yang kembali ke desa dan kampung halaman mereka untuk Idulfitri. Skala besar dari perpindahan massa ini adalah monumental, dengan perkiraan 33,4 juta orang kembali ke rumah untuk liburan keagamaan setiap tahun.

Walau wacana populer menjelang mudik jarang menyimpang dari topik musiman tentang puncak arus mudik dan kemacetan, pembicaraan seputar mudik pada 2020 telah berubah secara dramatis, seiring Indonesia seperti negara-negara lain di dunia berusaha untuk bergulat dengan COVID -19, tulis analis Marcus Tantau di The Diplomat.

Indonesia, seperti banyak negara lain, sudah terkena virus ini. Pada 9 April, 3.293 kasus infeksi COVID-19 telah dikonfirmasi, sementara 280 orang telah meninggal. Pada nilai nominal, angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia bernasib baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Namun, tingkat kematian tinggi Indonesia sekitar 8,9 persen dan kapasitas pengujian yang terbatas menunjukkan bahwa jumlah infeksi sebenarnya jauh lebih tinggi.

Akibatnya, semakin banyak pakar khawatir bahwa mudik tahun ini dapat secara drastis memperburuk penyebaran COVID-19 di Indonesia, seiring transmigran yang bekerja di kota-kota besar Indonesia pulang ke rumah untuk bersama keluarga mereka.

Ancaman Penularan COVID-19 Selama Ramadhan di Indonesia

Pemerintah tak mengeluarkan larangan mudik dan berkumpul saat Ramadhan untuk tekan penyebaran corona. (Foto: Indopolitika)

Banyak yang berharap bahwa pemerintah Indonesia akan melarang mudik, yang akan jatuh pada akhir Mei, agar sesuai dengan kebijakan physical distancing yang sudah ada sebelumnya dan memenuhi permintaan dari pemerintah daerah yang berjuang.

Namun pemerintahan Joko Widodo mengejutkan semua orang ketika mereka mengumumkan pada 2 April bahwa mudik akan berlanjut dengan syarat tertentu. Persyaratan ini menetapkan bahwa individu yang memilih untuk melakukan mudik akan diminta untuk mengisolasi diri untuk jangka waktu 14 hari setelah tiba di tujuan mereka.

Sesaat setelah pengumuman ini, kebingungan segera muncul seiring banyak orang Indonesia memandang kebijakan pemerintah sebagai dukungan resmi untuk mudik meskipun situasi COVID-19 yang memburuk.

Sebagai tanggapan, pemerintahan Joko Widodo terpaksa mengeluarkan pernyataan lebih lanjut di hari yang sama, mengklarifikasi bahwa pemerintah sangat mendorong individu untuk tidak melakukan mudik.

Dalam upaya untuk mendukung posisi ini, pemerintah mengusulkan pemindahan hari libur Idulfitri yang ditetapkan pemerintah ke akhir tahun, dan mendistribusikan kompensasi kepada mereka yang tetap di lokasi mereka saat ini.

Pada akhirnya, pengumuman pemerintah yang saling bertentangan dan kebijakan mudik menyebabkan kebingungan yang lebih besar, mengarahkan banyak orang untuk beralih ke para pemimpin agama untuk bimbingan.

Namun, para pemimpin Islam terkemuka di Indonesia juga tidak konsisten dalam pengiriman pesan mereka, dengan beberapa menyerukan agar Fatwa diterapkan untuk melarang mudik, sementara yang lain tampaknya mendorong mudik dengan memberi label pandemi COVID-19 sebagai takdir oleh Tuhan, The Diplomat melaporkan.

Akibatnya, mengingat situasi saat ini, tampaknya semakin mungkin bahwa setelah akhir pekan Idulfitri (22-23 Mei), Indonesia dapat menyaksikan peningkatan tajam dalam jumlah kasus COVID-19 di seluruh negeri.

Daerah pedesaan di Indonesia kemungkinan akan terkena dampak paling parah dari infeksi ini dan mungkin berjuang untuk mengatasinya karena keterbatasan fasilitas kesehatan mereka. Lebih buruk lagi, menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, hanya sejumlah rumah sakit di Indonesia yang memiliki kapasitas untuk menangani pasien COVID-19.

Di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Tenggara, yang memiliki populasi 2,4 juta orang, hanya satu rumah sakit yang dilengkapi untuk menangani COVID-19. Ini merupakan gambaran suram bagi Sulawesi Tenggara dan provinsi-provinsi sejenisnya di seluruh Indonesia.

Setelah merefleksikan implikasi mematikan mudik tahun ini, sulit untuk memahami alasan di balik kebijakan mudik pemerintah Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, pemerintah merasa bahwa jika pemerintah melarang mudik, orang-orang justru akan melakukannya.

Luhut Pandjaitan juga mengungkapkan bahwa pertimbangan ekonomi telah berperan dalam pembentukan kebijakan, yang menunjukkan bahwa mengizinkan mudik akan memungkinkan orang berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendorong konsumsi domestik dengan membeli hadiah untuk dibawa pulang. Menurut menteri tersebut, konsumsi ini akan membantu melindungi ekonomi Indonesia dari “kematian”, dilansir dari The Diplomat.

Walau ada beberapa validitas dalam klaim Luhut bahwa banyak orang akan mengabaikan larangan resmi terhadap mudik, keputusan pemerintah untuk mengizinkannya sebagai imbalan atas keuntungan ekonomi jangka pendek sangat mengkhawatirkan, tutur analis Marcus Tantau.

Selain itu, keputusan untuk mengizinkan mudik merusak keseriusan pesan Jakarta tentang COVID-19 dan dapat mengancam kepatuhan masyarakat yang lebih luas terhadap kebijakan physical distancing yang sudah ada sebelumnya.

Pada akhirnya, kebijakan ini menciptakan pesan yang tidak konsisten dan membingungkan yang melemahkan posisi pemerintah sebagai otoritas terkemuka terkait COVID-19, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, berisiko membahayakan nyawa jutaan orang di seluruh negeri, Marcus Tantau menyimpulkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: Mudik Lebaran tahun ini yang tak dilarang oleh Jokowi, berpotensi menyebarkan virus corona jadi makin masif. (Foto: The Jakpost)

Idulfitri, Mudik, dan Lemahnya Perjuangan Indonesia Lawan COVID-19