Bagian penting dari kampanye China melawan identitas Muslim Uighur adalah tindakan keras terhadap bahasa Uighur. Aspek-aspek bahasa Uighur berfungsi untuk menghubungkan Uighur dengan komunitas Turki dan Islam. PKC berusaha untuk memutuskan pertalian ini dan menggunakan asimilasi bahasa Mandarin sebagai alat untuk mengubah orientasi identitas Uighur.
Abduweli Ayup melarikan diri dari Xinjiang (juga dikenal sebagai Turkestan Timur) pada Agustus 2015 untuk menghindari penganiayaan dari Partai Komunis China (PKC). Tuduhan kejahatan resminya adalah “menyalahgunakan uang publik” dalam operasi sekolah, tetapi tuduhan penipuan ini menyembunyikan apa yang dianggap sebagai penghinaan sejati kepada pemerintah China—penolakan terhadap rencana negara untuk memajukan asimilasi bahasa Mandarin.
Pada tahun 2011, Ayup mendirikan sebuah sekolah di kota barat daya Kashgar yang menggunakan bahasa Uighur, Mandarin, dan Inggris untuk menerapkan pendidikan yang relevan secara budaya. Dia dan rekan-rekannya menyadari bahwa, dengan menawarkan instruksi dalam bahasa Uighur, mereka berselisih dengan tujuan pemerintah Tiongkok untuk memarginalkan bahasa minoritas.
Mereka juga tahu bahwa dengan menegaskan status Uighur sebagai valid untuk tujuan akademik, mereka menantang ideologi bahasa pemerintah, yang menggambarkan bahasa Uighur sebagai terbelakang dan tidak patriotik.
Para ahli mengakui bahwa pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif dan sosiokultural siswa. Untuk etnis minoritas Xinjiang, itu juga memiliki daya tarik populer.
Atas permintaan anggota komunitas Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan Mongol, Ayup berencana untuk membuka sekolah tambahan yang menyediakan pengajaran bahasa minoritas di ibu kota regional Urumqi.
Namun, popularitas Ayup membangkitkan ketakutan pemerintah China terhadap nasionalisme etnis. Dia dan rekan-rekannya diinterogasi pada beberapa kesempatan dan ditangkap pada Agustus 2013.
Ketika dipenjara, Ayup disiksa secara seksual oleh petugas polisi dan menderita pelecehan psikologis dan fisik dari para tahanan. Dia dibebaskan pada November 2014, tetapi personel keamanan Tiongkok terus menyiksanya dengan pemukulan dan kurungan yang sewenang-wenang.
Karena tidak tahan dengan perlakuan ini, Ayup melarikan diri ke Turki. Keluarganya mengikuti, dan mereka tinggal di Ankara sebagai pengungsi tanpa negara selama hampir empat tahun, sebelum pindah ke Prancis pada bulan April 2019.
Dalam upaya Partai Komunis China untuk menghapus penanda identitas Uighur, bahasa Uighur adalah target karena itu adalah bahasa Turki dengan banyak kata-kata asal Arab, dan kata-kata pinjaman dari Persia, dan ditulis dalam aksara berbasis Arab. Aspek-aspek bahasa Uighur berfungsi untuk menghubungkan Uighur dengan komunitas Turki dan Islam.
PKC berusaha untuk memutuskan pertalian ini dan menggunakan asimilasi bahasa Mandarin sebagai alat untuk mengubah orientasi identitas Uighur.
Motif ini berfungsi sebagai dasar dari strategi jangka panjang pemerintah China selama beberapa dekade untuk menormalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi utama bagi komunitas etnis minoritas Xinjiang.
Sebagai bagian dari rencana ini, kebijakan PKC tentang bahasa pendidikan telah bergeser dari toleransi bahasa etnis minoritas menjadi larangan, bersamaan dengan promosi bahasa Mandarin.
Kebijakan bahasa PKC yang paling luas di kawasan ini menyangkut pendidikan “bilingual” untuk siswa etnis minoritas. Sementara nama kebijakan ini mungkin menyarankan agar siswa mempertahankan bahasa asli mereka sambil menambahkan bahasa lain, pendidikan “bilingual” di Xinjiang mengurangi keterampilan bahasa asli dalam perjalanan kepada asimilasi bahasa Mandarin.
Mode pendidikan ini telah diperluas, pada tahun 2014, ke sekolah-sekolah yang melayani dua juta siswa sekolah dasar dan menengah, termasuk 480.000 siswa prasekolah. Pemerintah China maju ke arah tujuan mereka untuk melembagakan pendidikan “bilingual” di lebih dari 90 persen sekolah dasar dan menengah etnis minoritas pada tahun 2020.
Program homestay pemerintah China juga berperan dalam kampanye asimilasi bahasa Mandarin. Pada 2017, lebih dari satu juta kader Tiongkok telah ditempatkan di rumah-rumah penduduk pedesaan Xinjiang selama setidaknya lima hari setiap dua bulan.
Ditugasi untuk mengamati keluarga Muslim Turki, para kader utusan pemerinyah China tersebut juga melaporkan tingkat kemahiran berbahasa Mandarin dari anggota keluarga Uighur dan penggunaan umum bahasa Mandarin mereka.
Dengan demikian, keterampilan dan praktik bahasa berfungsi sebagai titik bukti ketika memutuskan siapa yang harus direkomendasikan untuk dimasukkan daam “pendidikan ulang” di kamp interniran.
Dalam jaringan kamp-kamp interniran Xinjiang, di mana hampir tiga juta Muslim Turki ditahan, para interniran diharuskan berbicara dalam bahasa Mandarin dan dilarang menggunakan bahasa asli mereka.
Dalam sebuah buku putih, pemerintah China menyatakan bahwa “peserta pelatihan” perlu belajar bahasa Mandarin untuk “memperoleh pengetahuan dan informasi modern” karena “hanya dengan menguasai bahasa China standar mereka dapat lebih beradaptasi dengan masyarakat kontemporer.”
Argumen ini menyiratkan bahwa bahasa minoritas dari Xinjiang tak layak digunakan untuk berkomunikasi; pernyataan politis yang biasa, tetapi salah secara ilmiah.
Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pemerintah China dapat dibenarkan dalam penggunaan kamp interniran mereka untuk menghilangkan ancaman sentimen anti-pemerintah. Yang lain mungkin berpendapat bahwa tindakan etnosida ini tidak berbeda dengan kampanye AS melawan penduduk asli Amerika, kampanye Kanada melawan komunitas Bangsa Pertama, dan kampanye Australia melawan komunitas Aborigin.
Namun, sulit membayangkan bahwa trauma budaya akan menimbulkan perasaan positif terhadap sumber trauma itu. Dan contoh-contoh historis asimilasi budaya tidak membenarkan pengulangan mereka.
Prospek pemerintah yang menentang yang mengancam budaya minoritas mungkin tampak menakutkan, tetapi mereka yang tertarik menantang imperialisme linguistik China dapat mengambil tindakan dengan menekan politisi AS untuk mendukung Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2019 (Resolusi Dewan HAM 649 dan Resolusi Senat S. 178).
Undang-undang ini mengutuk “penghapusan bahasa Uighur sebagai media pengajaran di sekolah dan universitas Xinjiang.”
Pihak yang tertarik juga dapat mendukung Undang-Undang UYGHUR tahun 2019 (House Resolution HR 1025), yang memiliki klausul yang didedikasikan untuk pelestarian dan promosi bahasa Uighur.
Warga di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk menggunakan alat-alat seperti Global Magnitsky Act untuk menjatuhkan sanksi ekonomi dan hukuman perjalanan pada pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di barat laut Tiongkok.
Pemerintah China banyak berinvestasi dalam membungkam suara Uighur. Penentang linguisida di Xinjiang didesak untuk mempublikasikan, mengutuk, dan menentang pelanggaran hak asasi manusia ini.
Rustem Shir adalah Associate Riset untuk Uyghur Human Rights Project.
Keterangan foto utama: Seorang bocah laki-laki mengenakan topeng yang menggambarkan bendera Turkistan Timur—nama lain Xinjiang—dengan motif bendera China menutupi mulutnya, dalam aksi di Istanbul, Turki, pada November 2018. (Foto: Reuters/Murad Sezer)
Ketahui Lebih Jauh Tentang Represi Minoritas Muslim di China
Mereka ditahan dan diindoktrinasi. Satu-satunya masalah yang diperselisihkan adalah, berapa banyak dari sekitar 10 juta orang Kaum Uighur di Xinjiang, yang secara paksa “dibantu” dengan cara ini.
Aliansi ekonomi dan infrastruktur China-Iran memberi potensi menggiurkan berupa dominasi atas Eurasia. Namun untuk mewujudkannya, populasi Uighur harus tunduk patuh pada pemerintah China, karena semua jalur perdagangan antara China pesisir dan Timur Tengah harus melewati Xinjiang.
Urumqi adalah laboratorium polisi raksasa, di mana minoritas Muslim diperlakukan sebagai subjek uji coba dalam eksperimen anti-agama. Tembok, pintu gerbang, dan penempatan polisi, adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan bentuk-bentuk praktik Islam yang tidak diinginkan.
Tidak ada orang Uighur yang tinggal di Xinjiang yang dapat lolos dari bayang-bayang partai, begitu juga anggota etnis minoritas lainnya, terutama Kazakh.
Nama-nama Islam, jenggot, cadar, dan rok panjang dilaporkan dilarang digunakan. Kegiatan apa pun mulai dari membaca situs web asing hingga berbicara kepada sanak keluarga di luar negeri dapat membuat penduduk Xinjiang ditahan.
Mereka mengatakan bahwa pihak berwenang China “memberikan pelatihan kejuruan gratis dengan ijazah setelah ujian” kepada mereka yang telah “dipaksa atau dipikat” oleh kelompok-kelompok ekstremis.
Beijing mengklaim bahwa terorisme menyebar dari Afghanistan ke Xinjiang. Namun dalam kenyataannya, penindasan dan konflik etnis China di Xinjiang membantu untuk semakin mengacaukan Afghanistan.
Sebuah komite hak asasi manusia PBB telah mendengar laporan bahwa China telah mengurung satu juta kaum Uighur di “pusat anti-ekstremisme”. Amnesty Internasional melaporkan, kaum yang ditahan di kamp-kamp politik itu dipaksa bersumpah setia pada Presiden China Xi Jinping.
Para ahli mengatakan bahwa sistem ini kemungkinan mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin memperluas pengawasan terhadap warganya—khususnya warga minoritas Muslim.
Hanya ada sedikit negara di dunia yang bersedia menyuarakan protes mengenai kondisi minoritas China Muslim Uighur. Hal ini tampaknya disebabkan oleh ketergantungan besar negara-negara dunia kepada China secara ekonomi.
Partai Komunis China: “(Muslim) terinfeksi oleh ekstremisme agama dan ideologi teroris yang kejam dan tidak mencari pengobatan, sama seperti terinfeksi oleh penyakit yang tidak diobati pada waktunya, atau seperti mengonsumsi obat-obatan beracun.”
Pemerintah China mulai menekan pemeluk Kristen dan Katolik. Mereka menutup gereja, menghancurkan tanda salib, membakar injil, serta memaksa pemeluk Kristen menyangkal keimanan mereka dengan menandatangani suatu formulir.
Tak lama setelah rencana Google untuk beroperasi di China terkuak, 14 organisasi HAM menulis surat terbuka kepada CEO Google yang mengatakan: “Google berisiko terlibat dalam penindasan pemerintah China terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia lainnya di China.”
Kecaman global dan tekanan politik terkesang ompong dan tak berdaya untuk membendung kecepatan dan keganasan perang China melawan warga Muslimnya dalam membersihkan negara tersebut dari populasi yang dianggap bertentangan dengan identitas nasionalnya.
Mulai dari bintang film hingga mahasiswa, tidak ada yang kebal dari ‘penghilangan orang’ oleh pemerintah China. Jumlah yang terus bertambah dan ruang lingkup yang meluas menunjukkan sejauh mana pemerintahan Xi bersedia mempertahankan kontrol dan otoritasnya.
China baru saja mensahkan undang-undang baru yang berusaha untuk “Men-china-kan” Islam dalam lima tahun ke depan. Hal itu adalah langkah terbaru dari Beijing untuk mengatur ulang bagaimana agama tersebut dipraktikkan.
Dengan kamp pendidikan ulang untuk sejuta Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, ancaman pembongkaran masjid Muslim Hui di Ningxia, dan penutupan “gereja rumah” Protestan di Beijing, Chengdu, dan Guangzhou, PKC membatasi kebebasan beragama di seluruh negeri.
Mempraktikkan agama secara terbuka atau berafiliasi kepada agama Islam—termasuk menumbuhkan janggut, mengenakan jilbab atau penutup kepala, salat, puasa, atau menghindari minum alkohol—dikategorikan sebagai “tanda-tanda ekstremisme” di China.
China mengajukan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meratifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional.
Penyelidikan yang dilakukan oleh media Inggris The Guardian dan Bellingcat menemukan upaya penghancuran masjid di China, tepatnya di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim. Tak hanya masjid, pemerintah komunis China juga menghancurkan situs-situs suci Muslim Uighur.
Pihak berwenang di Xinjiang memaksa restoran untuk tetap buka dan membatasi akses ke masjid selama Ramadan untuk mencegah ritual tradisional bulan Ramadan, dan dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba untuk melarang Muslim Uighur berpuasa.
Wijaya
May 25, 2019 at 11:31 am
Uyghur bebas berjenggot, berjilbab, beribadah
Wijaya
May 25, 2019 at 11:29 am
Info dari media zionist amerika, HOAX SEMUA.
ROMBONGAN DARI NU, MUI UDAH MENGUNJUNGI XINJIANG, TIDAK ADA PEMBANTAIAN TERHADAP UYGHUR, UYGHUR HIDUPNYA BAIK-BAIK DAN NORMAL