Pemerintah Tolak Blokir Perjalanan ke Papua, Benny Wenda: Ini Genosida

Sumber

Posted on March 28, 2020 at 7:52 am

Penolakan Indonesia untuk menangguhkan penerbangan dan perjalanan lainnya ke wilayah Papua selama pandemi virus corona menunjukkan “kebijakan genosidal,” pemimpin gerakan Papua Barat Benny Wenda memperingatkan, dan mendesak perubahan kebijakan segera.

Benny Wenda menuduh Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian secara langsung melangkahi Gubernur Papua Barat Lukas Enembe, yang menyerukan diakhirinya penerbangan dan pergerakan pengiriman dari 26 Maret hingga 8 April untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19.

Tito Karnavian bersikeras bahwa satu-satunya langkah yang diperlukan di Papua Barat adalah “physical distancing, seperti membubarkan acara-acara yang mengumpulkan banyak orang,” menolak arahan Enembe meskipun adanya “ancaman nyata COVID-19 terhadap ratusan ribu penduduk di wilayah itu,” dilansir dari Morning Star.

Papua Barat terdiri dari dua semenanjung paling barat di pulau Papua. Mereka dikelola oleh Indonesia sejak 1963 dan dianeksasi pada 1969.

Aneksasi tersebut menyusul apa yang disebut “referendum palsu”, di mana sekelompok orang yang dipilih sendiri dari 1.022 orang Papua dipaksa meratifikasi pendudukan Indonesia melalui apa yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

File foto menunjukkan unjuk rasa oleh masyarakat Papua Barat di Denpasar, Bali, pada 2017. (Foto: The Jakarta Post)

Benny Wenda, yang mengetuai Gerakan Persatuan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, mengatakan: “Kolonialisme Indonesia telah meninggalkan kita dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah yang tidak banyak berpengaruh pada penduduk asli Papua Barat.”

“Jika virus corona tidak berhenti masuk, kelangsungan hidup kita berisiko.”

“Tindakan (Menteri Dalam Negeri) menunjukkan bahwa negara Indonesia bermain secara sembrono dengan nyawa orang Papua Barat.”

Dia menunjukkan bahwa semua wartawan internasional dan lembaga bantuan telah dilarang memasuki Papua Barat selama 57 tahun, tetapi migran Indonesia yang bisa membawa COVID-19 diizinkan untuk masuk.

“Kami hanya dapat menyimpulkan bahwa niat Indonesia terhadap rakyat kami adalah genosidal,” ucap Benny Wenda, dikutip Morning Star.

Dia bersikeras bahwa semua transportasi non-esensial ke wilayah tersebut harus dihentikan atas alasan kemanusiaan, dan menuntut pembebasan segera semua tahanan politik Papua Barat.

Hingga Jumat (27/2), jumlah kasus virus corona di Indonesia telah meningkat hingga 500 kali lipat menjadi 1.046 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 87 orang, dan pasien sembuh di angka 46 orang.

Sejumlah pihak telah menyerukan agar pemerintah menerapkan lockdown. Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya belum akan menerapkan kebijakan itu.

Sementara itu, sejumlah daerah telah memberlakukan karantina wilayahnya sendiri-sendiri, salah satunya misalnya Tegal. Hal ini mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk menyatakan bahwa pemerintah pusat tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah, dan akan mengeluarkannya pekan depan, untuk mencegah pemerintah daerah menerapkan sendiri-sendiri peraturan terkait karantina wilayah.

Penerjemah dan editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda. (Foto: Green Left Weekly)

Pemerintah Tolak Blokir Perjalanan ke Papua, Benny Wenda: Ini Genosida